SIDOARJO – Gelontoran dana ratusan miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur untuk membangun Pasar Induk Puspa Agro kembali menjadi sorotan.
Besarnya investasi pemerintah daerah tersebut kini berhadapan dengan realitas kawasan yang dinilai belum mampu menunjukkan geliat perdagangan sesuai cita-cita awal pembangunan.
Puspa Agro yang berada di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sejak awal digadang-gadang menjadi pusat agrobisnis sekaligus pasar induk terbesar di Jawa Timur. Namun, kondisi di lapangan masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari kios yang tidak aktif hingga sejumlah bangunan dan area yang belum termanfaatkan secara optimal.
Berdasarkan berbagai data yang dihimpun, total dana yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui penyertaan modal, investasi dan belanja APBD untuk Puspa Agro disebut mencapai sekitar Rp585 miliar.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk penyertaan modal perusahaan, pembangunan kawasan, fasilitas perdagangan, infrastruktur, serta berbagai sarana pendukung kawasan yang luasnya mencapai sekitar 50 hektare.
Besarnya anggaran yang telah dikeluarkan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar, sejauh mana efektivitas pengelolaan Puspa Agro dan apakah investasi ratusan miliar tersebut telah memberikan manfaat sesuai dengan tujuan awal pembangunannya?
Direktur PT Puspa Agro, Agus Muslimin, mengakui bahwa sejak awal Puspa Agro memang dibebani sejumlah misi, salah satunya membangun mekanisme pasar yang memungkinkan petani dapat berjualan secara langsung.
Menurut Agus, saat ditemui Realita.co di kantornya (Gedung Tani Pasar Puspa Agro) pada, Selasa (04/08/2026), mengakui jika persoalan tersebut ternyata tidak mudah diwujudkan. Sebab, tidak seluruh petani memiliki kemampuan untuk menjalankan aktivitas perdagangan secara langsung di pasar.
“Pasar ini seluas 50 hektare. Yang terbangun fasilitasnya, gedung-gedung ini semua, sekitar 25 hektare. Awal peresmian luar biasa. Semua orang datang,” ujar Agus.
Namun, menurut dia, persoalan mulai muncul dalam perjalanan pengelolaan kawasan. Puspa Agro tidak hanya dituntut menjadi tempat perdagangan, tetapi juga menjalankan berbagai misi, termasuk mempertemukan petani secara langsung dengan pasar.
“Kalau ngomong market, harapannya petani langsung di pasar. Tapi itu susah,” katanya.
Agus menjelaskan, komoditas yang diperdagangkan di kawasan tersebut cukup beragam, mulai dari sayuran, buah-buahan, ikan, palawija hingga beras. Konsep awalnya, petani diharapkan dapat turun langsung menjual hasil pertanian mereka kepada konsumen maupun pedagang.
Namun, konsep tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
“Harapannya petani langsung turun. Tapi petani itu nggak semua memiliki kemampuan berdagang,” jelasnya.
Menurut Agus, kondisi tersebut membuat sebagian besar pelaku perdagangan yang bertahan di Puspa Agro saat ini justru berasal dari kalangan pedagang, bukan petani.
“Kalau ngomong market, berarti petani dan pedagang harapannya bisa berdagang langsung di sini. Nah, itu yang tidak bisa sampai sekarang,” ungkapnya.
Dari seluruh pelaku yang ada, Agus menyebut hanya terdapat sekitar tiga pihak yang benar-benar menjalankan konsep farmer market, yakni memiliki lahan sekaligus melakukan aktivitas perdagangan di Puspa Agro.
“Baru hanya tiga yang benar-benar farmer market. Itu memang punya lahan sekaligus berdagang di sini,” katanya.
Ketiga pelaku tersebut bergerak di sektor sayuran. Sementara untuk komoditas lain, termasuk beras, konsep petani datang langsung ke pasar belum berjalan sebagaimana harapan awal.
“Petani-petani yang lain sudah nggak ada. Semua yang ada di sini murni pedagang,” tegas Agus.
Tak Hanya Sepi, Direksi Baru Disebut Warisi Beban Utang
Persoalan Puspa Agro ternyata tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Agus Muslimin juga mengungkap adanya persoalan keuangan yang menurut dia sudah menjadi beban perusahaan ketika dirinya mulai menjabat sebagai direktur.
Agus mengatakan, saat dirinya menduduki posisi direktur, perusahaan sudah dibebani utang dalam jumlah miliaran rupiah yang menurut keterangannya berasal dari masa kepengurusan direksi sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat menjelaskan berbagai persoalan yang harus dihadapi manajemen dalam mengelola Puspa Agro.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan oleh manajemen saat ini, di tengah upaya menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di kawasan Puspa Agro.
“Waktu saya menjabat, saya sudah dibebani utang miliaran dari direksi lama,” ujar Agus.
Namun, terkait nilai pasti utang, pihak yang menjadi kreditur, serta rincian kewajiban yang dimaksud, masih perlu dikonfirmasi dan ditelusuri lebih lanjut berdasarkan dokumen serta laporan keuangan perusahaan.
Pernyataan Agus tersebut sekaligus membuka persoalan lain di balik pengelolaan Puspa Agro. Di satu sisi, perusahaan mengelola kawasan dengan investasi publik yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Di sisi lain, manajemen saat ini mengaku masih harus menghadapi beban keuangan yang diwariskan dari periode sebelumnya.
Pandemi Covid-19 Jadi Titik Balik
Agus juga menyinggung pandemi Covid-19 sebagai salah satu faktor yang turut memukul aktivitas perdagangan di Puspa Agro.
Menurut dia, setelah pandemi terjadi, aktivitas perdagangan di kawasan tersebut mengalami tekanan yang cukup berat.
“Begitu ini kena Covid, hancur,” ujar Agus.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa persoalan Puspa Agro bukan semata-mata berkaitan dengan ketersediaan bangunan atau fasilitas perdagangan. Lebih jauh, terdapat persoalan mengenai bagaimana menciptakan ekosistem perdagangan yang mampu mempertemukan petani, pedagang, distributor dan konsumen secara berkelanjutan.
Di sisi lain, keberadaan sejumlah fasilitas yang belum termanfaatkan secara maksimal menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pengelola maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik investasi.
Dengan nilai investasi yang disebut mencapai sekitar Rp585 miliar, publik tentu memiliki ekspektasi besar terhadap keberadaan Puspa Agro.
Pertanyaan mengenai tingkat okupansi kios, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja keuangan perusahaan, pemanfaatan aset, serta strategi menghidupkan kembali aktivitas perdagangan menjadi relevan untuk dijawab secara terbuka.
Termasuk pula persoalan mengenai utang miliaran rupiah yang disebut Agus telah ada ketika dirinya mulai menjabat. Perlu ada penjelasan secara terbuka mengenai asal-usul utang, periode pembentukannya, pihak yang terkait, serta bagaimana penyelesaiannya oleh manajemen saat ini.
Sebab, persoalannya bukan sekadar apakah Puspa Agro masih beroperasi atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah investasi publik ratusan miliar rupiah tersebut telah menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding bagi petani, pedagang, masyarakat dan daerah.
Kini, publik menunggu langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan manajemen PT Puspa Agro untuk menjawab persoalan tersebut. Terlebih, Puspa Agro sejak awal dibangun bukan sekadar sebagai kawasan perdagangan, melainkan sebagai pusat agrobisnis yang diharapkan mampu menjadi mata rantai penting antara produksi pertanian dan pasar.
Jika kawasan seluas puluhan hektare dengan investasi ratusan miliar masih belum mampu menggeliat secara optimal, sementara manajemen juga mengaku menghadapi beban utang dari periode sebelumnya, maka evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis, pengelolaan aset, kondisi keuangan, strategi pemasaran hingga arah kebijakan Puspa Agro menjadi hal yang sulit untuk dihindari.
Editor : Redaksi
