Mobil yang dikemudikan Arif Setiawan alias Gareng itu diduga menabrak tiang penyangga kabel WiFi sebelum menghantam pohon mangga dan terjun ke sungai. Akibat benturan tersebut, bodi, kaca depan, hingga atap mobil mengalami kerusakan parah.

Meski selamat, Arif harus dilarikan ke RSUD dr. Harjono Ponorogo karena mengalami sesak napas. Warga menyebut bagian dada dan leher korban sempat terjepit saat kecelakaan terjadi.

Salah seorang warga, Mulyono, mengatakan suara benturan terdengar keras hingga mengagetkan warga sekitar. Sopir diduga mengantuk hingga membuat minibus berwarna putih itu terjun ke sungai. 

“Ya tadi terdengar keras, ternyata ada mobil yang masuk sungai,” kata Mulyono, Selasa (20/10/2026).

Menurut keterangan warga, minibus tersebut melaju dari arah Wonogiri menuju pusat Kota Ponorogo dengan kecepatan sekitar 50 kilometer per jam sebelum menabrak tiang penyangga kabel WiFi. Mobil kemudian terpental ke sungai dan tersangkut di pohon mangga.

Sebelum kecelakaan, Gareng disebut baru menempuh perjalanan dari Bali menuju Purwantoro, Jawa Tengah, untuk mengantar temannya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan pulang ke Ponorogo. Pengemudi diduga mengalami kantuk dan kelelahan.

Warga menilai ruas jalan tersebut rawan kecelakaan karena kondisinya lebar, relatif mulus, dan lurus sehingga pengendara berpotensi memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kondisi terkini Gareng setelah mendapatkan perawatan medis.

Pengadaan ini berpotensi jadi ladang korupsi dengan modus dimasukan dalam sistem informasi pengadaan sekolah (SIPlah). Sebab, sekolah membeli buku seni musik untuk kelas 4 tidak sesuai dengan harga resmi penerbit.

Berdasarkan data yang diperoleh Mediarealita.co, Media Pustaka selaku penyedia pengadaan buku yang bermitra dengan penerbit PT.Global Offset Sejahtera (GOS) dengan harga resmi penerbit untuk buku seni musik kelas 4 hanya sebesar Rp. 35.000 ribu per-buku sedangkan penyedia Media PUSTAKA  menjual ke sekolah sebesar Rp.78.000 ribu per-buku.

Berdasarkan data yang diperoleh Mediarealita.co,
untuk wilayah Se-Kecamatan Karang Penang, jumlah SDN sebanyak 31 sekolah dan jumlah siswa SD sebanyak 3.356. Sedangkan pagu anggaran untuk tahun 2026 yang bebankan melalui dan bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp.364.208.000 untuk wilayah Kecamatan Karangpenang.

Sementara itu, berdasarkan peraturan Ikpp tentang kewajaran harga. Menyebutkan peraturan utama LKPP yang mengatur evaluasi  kewajaran adalah surat edaran Kepala LKPP nomer 4 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan tertib evaluasi kewajaran harga pada tender barang/jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi. 

Saat dikonfirmasi ke penyedia Media Pustaka selaku pengadaan buku pendamping dengan nomer WA-nya 087850950XXX tidak direspon sampai berita diturunkan. Bagi pihak Media Pustaka selaku penyedia buku punya hak jawab yang disediakan oleh redaksi.

Sementara itu, tanggapan dari Dani Febriansyah selaku Pemerhati lingkungan, ia mengatakan bilamana ada praktik mark-up (penggelembungan harga) atau pengemplongan dalam pengadaan barang/jasa menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) oleh pihak ketiga atau penyedia merupakan bentuk Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

" Sanksi hukum yang menjerat penyedia/pihak ketiga yang terlibat dalam kongkalikong atau rekayasa harga ini diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia," kata Dani saat ditemui Selasa (20/10/2026).gan

Dalam kegiatan menyambut Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur tersebut, panitia menyediakan dua ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual Rp55.000 per kemasan 5 kilogram. Sementara beras premium dijual Rp144.000 per kemasan 10 kilogram.

Plt. Kepala UPT Perlindungan Konsumen Surabaya, Mulyani, mengatakan pasar murah ini merupakan bagian dari program yang dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Untuk hari ini kami membawa dua ton beras SPHP. Beras premium juga tersedia sebanyak 30 sak dengan kemasan masing-masing 10 kilogram,” ujar Mulyani.

Selain beras, masyarakat dapat membeli sejumlah kebutuhan lain, seperti minyak goreng seharga Rp15.000, telur Rp21.000 per kemasan, gula pasir Rp16.000, tepung Rp10.000, serta bawang dan cabai dengan harga terjangkau.

" Karena persediaan terbatas, panitia membatasi antrean awal sekitar 100 orang dengan sistem kupon. Jika barang masih tersedia, kupon akan dibagikan kembali kepada warga yang belum mendapatkan kesempatan berbelanja," ujar Mulyani. 

Menurutnya, pembelian juga dibatasi untuk menjaga pemerataan. Beras premium maksimal satu sak per orang, sedangkan komoditas lainnya dijatah sesuai ketentuan panitia. Warga diperbolehkan membeli beras SPHP sekaligus beras premium.

" Tak hanya menyediakan bahan pokok, pasar murah ini turut melibatkan pelaku UMKM lokal, khususnya dari Desa Pesanggrahan. Produk UMKM dapat dibeli langsung tanpa menggunakan sistem kupon," terangnya. 

Mulyani berharap kegiatan tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan pokok, sekaligus menggerakkan perekonomian pelaku usaha kecil di sekitar lokasi kegiatan. (Ton)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi peredaran minuman beralkohol yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dan masa depan generasi muda.

“Melalui surat edaran ini, kami mempertegas pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Surabaya. Pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan yang berlaku agar aktivitas usahanya tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum,” ujar Lilik, Selasa (20/10/2026).

Dalam aturan tersebut, distributor dan subdistributor dilarang menjual, mengedarkan, atau menyediakan minuman beralkohol golongan A, B, dan C secara eceran. “Pelaku usaha juga dilarang menjual minuman beralkohol di luar ketentuan surat penunjukan serta wajib memastikan identitas pembeli,” jelasnya. 

Selain pembatasan penjualan, kegiatan usaha distributor dan subdistributor minuman beralkohol diminta berakhir paling lambat pukul 22.00 WIB. “Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian, serta sejumlah regulasi lain terkait pengendalian minuman beralkohol dan perizinan usaha hiburan malam.

“Kami akan menindak setiap pelanggaran yang ditemukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, kami meminta seluruh pelaku usaha mematuhi aturan yang telah ditetapkan,” pungkasnya. Tyan

Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menilai rapor tersebut memuat tuduhan tanpa bukti dan mengabaikan kerja pemerintah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Sugiat juga membantah anggapan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran membatasi kebebasan sipil.

Menurutnya, demokrasi tetap berjalan terbuka dan kritik masih bisa disampaikan di ruang publik. Ia turut menyoroti penggunaan survei serta penilaian dari kelompok yang disebut sebagai “Kabinet Bayangan” sebagai tolok ukur kinerja pemerintah.

Terkait klaim 75 persen responden merasa stres akibat kebijakan pemerintah, Sugiat menyebutnya berlebihan dan dinilai mendramatisasi proses transisi ekonomi. Ia menegaskan Prabowo tidak dipilih untuk menyenangkan para pengamat, melainkan menjalankan perubahan nyata demi kesejahteraan rakyat.

JAKARTA-  Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah masih sanggup menangani kebakaran tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Dudung saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026), ketika ditanya mengenai kemungkinan peningkatan status karhutla menjadi bencana nasional.

“Masalah penetapan bencana nasional, negara kita masih sanggup,” kata Dudung.  

Menurut Dudung, pemerintah masih mengandalkan kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta instansi terkait untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

Meski demikian, pemerintah tidak menutup diri terhadap tawaran bantuan dari negara lain. Malaysia, misalnya, menawarkan bantuan berupa tiga helikopter dan 52 personel untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia.

Dudung menjelaskan, pengerahan bantuan tidak cukup hanya dengan mendatangkan peralatan dan personel. Pemerintah juga harus memperhitungkan berbagai kendala teknis di lapangan, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional pemadaman.

“Bukan masalah bantuannya, tapi teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala, masalah distribusi BBM dan sebagainya,” ujarnya.  

Pernyataan pemerintah tersebut muncul di tengah sorotan terhadap dampak karhutla yang meluas. Reuters melaporkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun ini menjadi yang terparah sejak 2015, dengan kabut asap berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas udara hingga ke negara tetangga.

Sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan turut menghadapi persoalan kabut asap, sementara Malaysia dan Timor-Leste juga terdampak penurunan kualitas udara.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah tetap berpegang pada penilaian bahwa kapasitas nasional masih memadai untuk menangani karhutla tanpa menetapkan status bencana nasional.ha

Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD 2027, Senin (19/10/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, mengatakan selisih anggaran tersebut perlu dicermati lebih mendalam, terutama karena terdapat perbedaan antara perencanaan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan angka yang tercantum dalam rancangan APBD 2027.

Menurut Fery, DPRD akan menelusuri sejumlah pos anggaran yang mengalami penyesuaian, termasuk sektor yang berpotensi mengalami pengurangan. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama pihak eksekutif melalui tahapan pembahasan anggaran berikutnya.

“Prinsipnya, tadi sudah disampaikan melalui pandangan umum masing-masing fraksi. Ada selisih anggaran sekitar 80 Milyar lebih. Nanti kita lihat dalam pembahasan, pos mana saja yang mengalami pengurangan,” ujar Fery.

Ia menjelaskan, setelah penyampaian pandangan umum fraksi, DPRD akan menunggu jawaban eksekutif atas berbagai pertanyaan, masukan, dan catatan yang telah disampaikan. Jawaban tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk mendalami rancangan APBD sebelum pembahasan berlanjut ke tahap berikutnya.

DPRD juga akan membahas penyesuaian anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar). Langkah ini diperlukan untuk memastikan alokasi anggaran tetap sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah dan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

“Setelah pandangan umum fraksi, kita lihat bagaimana jawaban eksekutif. Selanjutnya masih ada pembahasan bersama TAPD dan Banggar untuk mencermati anggaran tersebut,” jelasnya.

Selain persoalan selisih anggaran, Fery secara khusus menyoroti nasib Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rancangan APBD 2027. Ia berharap penyesuaian anggaran tidak sampai mengurangi alokasi bagi pemerintah desa.

Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, keterbatasan anggaran dikhawatirkan dapat memengaruhi pelaksanaan program serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fery berharap alokasi ADD tetap dipertahankan sebesar 20 persen sebagaimana yang diharapkan DPRD Kabupaten Madiun. Dengan demikian, pemerintah desa tidak semakin terbebani apabila terjadi penyesuaian anggaran pada tahun mendatang.

“Harapan kami, ADD tetap dipertahankan 20 persen. Jangan sampai ada pengurangan karena kalau ADD dikurangi, tentu akan menimbulkan persoalan bagi pemerintah desa,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah keterbatasan fiskal dan potensi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Hari menyebutkan, kontribusi PAD Kabupaten Madiun saat ini masih berkisar 24 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat sumber pendapatan dari potensi daerah sendiri.

“Harapan kami, PAD selalu kita tingkatkan meskipun ada pengurangan dana transfer. Karena itu, kegiatan harus diprioritaskan sesuai kebutuhan daerah dengan memanfaatkan PAD,” ujarnya.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan, lanjutnya, adalah mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Menurut Hari, BUMD tidak hanya bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang dapat berkontribusi terhadap PAD. Karena itu, pengelolaan dan kinerja perusahaan daerah perlu terus ditingkatkan agar potensi pendapatan yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Selain optimalisasi BUMD, Pemkab Madiun juga menghadapi persoalan pendapatan di sektor pariwisata, khususnya Umbul Square. Pengelolaan destinasi wisata tersebut masih menghadapi dampak finansial akibat pandemi Covid-19.

Saat tempat wisata itu tidak beroperasi selama pandemi, biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk kebutuhan pakan satwa, tetap harus ditanggung. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi pengelolaan keuangan Umbul Square. Yw

Bersama para pejabat utama (PJU) dan personel Polres Batu, Panji mengatur lalu lintas pada jam sibuk pagi hari untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan sekaligus memastikan keselamatan pelajar yang berangkat sekolah.

Polres Batu juga menerjunkan personel di sejumlah titik rawan kemacetan, kawasan sekolah, dan lokasi keramaian. Langkah preventif ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan serta memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.

Di sela-sela kegiatan, Panji mengingatkan para pelajar agar disiplin berlalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, serta melengkapi kendaraan sesuai spesifikasi teknis pabrikan.

Ia juga mengimbau pelajar tidak menggunakan knalpot brong maupun melepas tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

“Adik-adik jangan menggunakan knalpot brong yang tidak sesuai aturan atau melepas TNKB sehingga sepeda motor sulit dikenali,” tegasnya.

Melalui kegiatan pengaturan pagi tersebut, Polres Batu menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan humanis, sekaligus membangun kesadaran masyarakat, khususnya pelajar, untuk tertib berlalu lintas. (Ton)

Pertumbuhan ini ditopang aktivitas bongkar muat di tiga terminal yang dikelola TTL, yakni TPK Teluk Lamong, TPK Nilam, dan TPK Berlian. Perusahaan juga mencatat rekor kinerja bulanan pada Juli 2026, sementara aktivitas selama Agustus dan September tetap menunjukkan perkembangan positif.

Manager Corporate Communication PT Terminal Teluk Lamong, Dahlia Permata Sari, mengatakan peningkatan arus petikemas menjadi indikator kepercayaan perusahaan pelayaran dan pengguna jasa terhadap layanan TTL.

“Yang kami syukuri bukan hanya bertambahnya jumlah petikemas, tetapi juga semakin banyaknya kapal dan pelanggan yang mempercayakan kegiatan logistiknya kepada terminal kami. Bagi TTL, kepercayaan ini harus dijawab dengan pelayanan yang semakin cepat, aman, dan andal,” ujar Dahlia.

Tambahan Rute Dorong Aktivitas Internasional
Salah satu upaya TTL menjaga pertumbuhan dilakukan melalui penguatan konektivitas pelayaran internasional. Sepanjang Januari hingga September 2026, TPK Teluk Lamong memperoleh tambahan layanan melalui CSE Service dan SCJX Service.

Selain layanan reguler, terminal tersebut melayani 25 kunjungan kapal internasional nonreguler atau ad hoc call dengan total muatan mencapai 16.014 TEUs.

Kehadiran layanan dan kunjungan kapal tersebut memperluas pilihan konektivitas bagi pelaku usaha yang melakukan pengiriman maupun penerimaan barang melalui Jawa Timur.

Dahlia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan kapal dan efisiensi kegiatan bongkar muat menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat daya tarik terminal bagi perusahaan pelayaran.

TPK Nilam Perkuat Distribusi ke Indonesia Timur
Pada segmen domestik, TPK Nilam mencatat arus petikemas sebesar 415.082 TEUs hingga September 2026. Angka tersebut meningkat dari 357.536 TEUs pada periode yang sama tahun sebelumnya, atau tumbuh sekitar 16 persen.

Peningkatan arus petikemas antara lain didukung layanan Caraka Tirta Perkasa menuju Makassar dan Meratus menuju Kendari. Selain itu, optimalisasi pelayanan kapal Tanto pada rute Ambon dan Sorong turut mendukung kelancaran distribusi barang ke wilayah Indonesia timur.

Pertumbuhan TPK Nilam memperlihatkan peran layanan domestik dalam menopang pergerakan barang antardaerah dan mendukung kebutuhan rantai pasok.

Optimalisasi Fasilitas Jaga Efisiensi Pelayanan
Di TPK Berlian, TTL berfokus pada optimalisasi fasilitas tambatan dan peralatan bongkar muat. Pengaturan operasi kapal serta pemanfaatan container crane dilakukan untuk menjaga produktivitas dan meningkatkan efisiensi waktu pelayanan.

Secara keseluruhan, pengelolaan tiga terminal secara terintegrasi memberi fleksibilitas bagi TTL dalam menyesuaikan kapasitas dan pelayanan sesuai kebutuhan pasar.

Dahlia menegaskan bahwa pertumbuhan volume harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang konsisten.

“Setiap petikemas yang kami tangani adalah bagian dari rantai pasok dan kegiatan ekonomi. Karena itu, ukuran keberhasilan kami bukan semata-mata berapa banyak petikemas yang masuk, tetapi juga seberapa baik kami melayani kapal dan pelanggan. Itulah yang terus kami perbaiki bersama seluruh tim,” tambahnya.

TTL selanjutnya akan memperkuat konektivitas pelayaran, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan fasilitas di TPK Teluk Lamong, TPK Nilam, dan TPK Berlian untuk menjaga pertumbuhan dan meningkatkan daya saing layanan logistik.

Pembangunan kanopi yang telah rampung tersebut diharapkan dapat menunjang berbagai aktivitas di lingkungan MDTW Infarul Ghoy, terutama kegiatan belajar dan keagamaan. Kehadiran fasilitas ini juga diharapkan memberikan kenyamanan lebih bagi para peserta didik serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan di lingkungan lembaga tersebut.

Dukungan ini menjadi wujud kepedulian BRI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyediaan fasilitas penunjang pendidikan keagamaan. Melalui program BRI Peduli TJSL, perusahaan berupaya menghadirkan kontribusi sosial yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh lingkungan sekitar.

Branch Manager BRI Cabang Gresik, Dudung Hardiman, mengatakan bahwa dukungan pembangunan kanopi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat sekaligus memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan.

“BRI berharap pembangunan kanopi di MDTW Infarul Ghoy dapat memberikan manfaat nyata, khususnya dalam menunjang kegiatan belajar dan keagamaan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung berbagai aktivitas di lingkungan MDTW Infarul Ghoy,” ujar Dudung Hardiman, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, program BRI Peduli TJSL merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya. Dukungan terhadap fasilitas umum dan pendidikan keagamaan diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan kegiatan yang lebih nyaman dan mendukung aktivitas masyarakat.

Melalui berbagai program TJSL, BRI terus berupaya mengambil peran dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mendorong terciptanya manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekitar.

BRI berharap dukungan terhadap pembangunan kanopi di MDTW Infarul Ghoy dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Desa Pacuh, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi dalam kegiatan sosial dan pembangunan di berbagai wilayah.

Reporter: M.Yusuf AL Ghoni