Aktivitas pembuangan limbah tersebut disebut-sebut kerap terjadi mulai pukul 16.00 WIB hingga tengah malam, sehingga menimbulkan bau menyengat yang dirasakan masyarakat sekitar.

Salah seorang warga, Anun, mengaku banyak warga terdampak akibat bau yang ditimbulkan. Selain itu, nelayan yang beraktivitas di sekitar muara juga mengeluhkan gangguan kesehatan dan berkurangnya hasil tangkapan.

"Banyak masyarakat di sekitar sini merasakan bau yang sangat kuat. Nelayan yang berada di pinggiran juga sering mengalami gatal-gatal pada kulit akibat kondisi air. Selain itu, ekosistem seperti kepiting sekarang semakin berkurang sehingga nelayan kesulitan mencari nafkah," ujar Anun kepada awak media.

Menurutnya, bau menyengat biasanya tercium saat menjelang magrib hingga tengah malam. Bahkan, kondisi air di sekitar muara terlihat berubah warna.

"Kalau dari jembatan bisa dilihat sendiri, airnya tampak putih di sebagian area. Baunya sangat kuat, terutama saat magrib dan malam hari," tambahnya.

Anun berharap perusahaan pengolahan ikan yang membuang limbah tidak sesuai prosedur dapat bertanggung jawab dan memperbaiki sistem pengelolaan limbahnya.

"Kalau pabrik seharusnya memiliki tempat pengolahan limbah sendiri, jangan dibuang sembarangan. Dampaknya tidak baik bagi masyarakat dan lingkungan. Jangan sampai hanya mencari keuntungan tetapi mengabaikan dampak yang ditimbulkan," tegasnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Sekretaris Rukun Nelayan (RN) Brondong, Fatkhur. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan dari nelayan terkait dugaan pembuangan limbah ke aliran sungai yang bermuara ke laut

"Dari laporan yang kami terima, memang ada dugaan limbah yang dibuang ke kali. Dampaknya cukup besar, mulai dari berkurangnya biota laut seperti kepiting dan rajungan hingga keluhan gatal-gatal yang dialami nelayan," kata Fatkhur.

Ia menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan pabrik mana yang bertanggung jawab atas pembuangan limbah tersebut karena terdapat beberapa saluran pembuangan yang ditemukan warga.

"Kami menemukan beberapa pipa pembuangan dengan kondisi air yang berubah warna menjadi putih. Banyak nelayan mengeluhkan gatal-gatal setelah beraktivitas di sekitar lokasi tersebut," ujarnya.

Fatkhur berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di sekitar Sedayu Lawas dapat bertanggung jawab dan mematuhi aturan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pabrik harus memastikan limbah yang dibuang telah memenuhi baku mutu lingkungan dan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Jangan sampai limbah berbahaya dibuang sembarangan karena dapat mengancam kesehatan masyarakat dan mata pencaharian nelayan," tegasnya.

Saat ini, warga Sedayu Lawas bersama perwakilan Rukun Nelayan Brondong masih melakukan koordinasi dengan sejumlah pabrik di sekitar wilayah tersebut guna memperoleh kejelasan terkait dugaan pembuangan limbah ke muara laut.

Reporter: M.Yusuf Al Ghoni

Dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial DS (26) dan MM (20), warga Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang. Sementara seorang pelaku lain berinisial H alias Habibi masih dalam pengejaran dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasatreskrim Polresta Malang Kota AKP Rahmad Aji Prabowo mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari dua laporan polisi yang diterima pada awal Juni 2026. Penyidik kemudian melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara, analisis rekaman CCTV hingga pengumpulan alat bukti lainnya.

“Dari hasil penyelidikan, identitas para pelaku berhasil diketahui hingga akhirnya dua tersangka dapat diamankan. Saat ini kami masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lain yang terlibat,” kata AKP Aji, Jumat (5/6/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, aksi pertama komplotan tersebut terjadi pada 16 Mei 2026 di kawasan Jalan M. Wiyono, Kecamatan Blimbing. Saat itu, korban yang sedang berkumpul bersama teman-temannya didatangi para pelaku.

Dengan membawa pisau, para pelaku mengintimidasi korban dan memaksa menyerahkan satu unit iPhone 12 Pro Max beserta kata sandinya. Karena takut, korban akhirnya menuruti permintaan pelaku.

Tak berhenti di situ, delapan hari kemudian atau pada 24 Mei 2026 dini hari, komplotan tersebut kembali beraksi. Kali ini, tiga mahasiswa yang berada di kawasan Alun-Alun Kota Malang menjadi sasaran.

Pelaku mengancam para korban menggunakan celurit dan parang sebelum merampas dua unit telepon genggam serta satu unit sepeda motor Honda Beat.

“Modus para pelaku adalah mencari korban pada malam hingga dini hari, kemudian melakukan intimidasi dan mengambil barang milik korban dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam,” ujar AKP Aji.

Polisi lebih dulu menangkap MM di sebuah warung internet di kawasan Kebalen Wetan, Kotalama, pada 1 Juni 2026. Dari hasil pemeriksaan, MM mengakui keterlibatannya dalam kedua aksi tersebut.

Pengembangan kasus kemudian mengarah kepada DS yang berhasil ditangkap di rumahnya pada hari yang sama.

Selain memburu satu pelaku yang masih buron, polisi juga menelusuri keberadaan barang hasil kejahatan yang diduga telah dijual.

“Kami masih melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti dan menangkap pelaku lainnya yang masih berstatus DPO,” ujar AKP Aji.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Polisi juga mengimbau masyarakat, khususnya mahasiswa dan warga yang beraktivitas pada malam hingga dini hari, untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.yudhi

Ketiga tersangka masing-masing berinisial HR (40), AE (33), dan AS (36). Mereka diduga terlibat dalam sedikitnya dua kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Surabaya Barat dalam dua hari berturut-turut.

Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya AKP Raditya Herlambang menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari laporan kehilangan sepeda motor Honda Vario 160 di sebuah rumah kos di Jalan Made, Lakarsantri, pada Senin (1/6/2026) pagi.

Saat itu, korban memarkir kendaraannya dalam kondisi terkunci setir sebelum beristirahat. Namun ketika hendak berangkat kerja, sepeda motor tersebut telah raib.

Dari hasil penyelidikan, polisi menduga HR dan AE menjadi pelaku dalam aksi tersebut. HR berperan sebagai pengendara atau joki, sementara AE bertugas mengambil kendaraan target.

Keesokan harinya, polisi kembali menerima laporan pencurian sepeda motor di Jalan Mayjend Jonosewojo, Dukuh Pakis. Korbannya seorang pengemudi yang tengah mengambil pesanan belanja daring.

Motor Honda Beat milik korban yang diparkir di tepi jalan dalam kondisi terkunci setir hilang hanya dalam waktu singkat. Dalam kasus ini, AE diduga beraksi bersama AS.

Menurut Raditya, para pelaku memiliki pola yang sama dalam menjalankan aksinya. Mereka berkeliling mencari kendaraan yang diparkir di lokasi dengan pengawasan minim sebelum menentukan sasaran.

“Pelaku mencari kendaraan yang dinilai mudah diambil, kemudian beraksi saat situasi sekitar dianggap aman,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).

Berbekal keterangan saksi dan hasil penyelidikan lapangan, polisi melakukan pengintaian selama empat hari. Hasilnya, petugas berhasil mengidentifikasi sebuah lokasi di kawasan Margomulyo yang diduga menjadi tempat berkumpul para pelaku.

Tim Resmob kemudian bergerak melakukan penggerebekan dan mengamankan ketiga tersangka tanpa perlawanan.

Dari pemeriksaan awal, HR diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Sementara AE dan AS tercatat baru pertama kali berurusan dengan hukum.

Saat ini, ketiganya masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Surabaya. Polisi juga mendalami kemungkinan keterlibatan mereka dalam kasus curanmor lain yang terjadi di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

"Kami masih melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan adanya TKP lain maupun jaringan pelaku yang terlibat,"kata Raditya.yudhi

Korban diketahui bernama Endik Widodo (42), warga Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan kejadian diterima Command Center 112 Kota Surabaya sekitar pukul 14.52 WIB. Petugas gabungan kemudian diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan dan pemeriksaan awal.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati korban dalam kondisi tergeletak dan tidak sadarkan diri di area proyek pembangunan kantor Kejari Tanjung Perak. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis, korban dinyatakan meninggal dunia.

Petugas yang terlibat dalam penanganan kejadian tersebut terdiri dari unsur BPBD Kota Surabaya, Tim Gerak Cepat (TGC) Utara, Polsek Krembangan, Tim Inafis Polrestabes Surabaya, Dinas Sosial Kota Surabaya, dan Posko Terpadu Utara.

Untuk kepentingan penyelidikan, Tim Inafis Polrestabes Surabaya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di lokasi, termasuk rekan kerja korban.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Kamar Jenazah RSUD Dr. Soetomo Surabaya menggunakan ambulans Dinas Sosial Kota Surabaya.

Hingga berita ini ditulis, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Belum ada keterangan resmi mengenai apakah peristiwa tersebut berkaitan dengan kecelakaan kerja atau faktor lainnya.yudhi

Peristiwa tersebut dilaporkan sekitar pukul 15.43 WIB. Tim Rescue Rayon 4 Wiyung dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya kemudian diberangkatkan satu menit setelah laporan diterima dan tiba di lokasi pada pukul 15.48 WIB untuk melakukan proses evakuasi.

Pengemudi kendaraan diketahui bernama Christoforus (21), warga Galaxy Klampis Asri Timur E-4/9, Surabaya. Berdasarkan keterangan pengemudi, kecelakaan terjadi saat kendaraan melaju dari arah selatan menuju utara di jalur cepat Jalan Ahmad Yani.

Saat melintas, kendaraan tiba-tiba oleng sehingga pengemudi berupaya mengendalikan laju mobil dengan membanting setir ke kiri. Namun kendaraan justru keluar jalur dan masuk ke saluran air di sisi jalan.

Dalam kejadian tersebut, pengemudi mengalami syok dan luka robek di bagian kanan tubuh. Korban mendapat penanganan awal dari tim medis RS Ubaya sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang sama untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Proses evakuasi kendaraan berlangsung cukup lama dan baru selesai pada pukul 17.38 WIB. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut.

Penanganan kejadian melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, RS Ubaya, Polsek Gayungan, serta Posko Terpadu Selatan.yudhi

Berdasarkan informasi yang beredar di lokasi kejadian, benturan keras antara kedua kendaraan menyebabkan salah satu korban sempat terjepit di dalam kabin truk.

Warga bersama relawan dan petugas yang berada di lokasi segera melakukan upaya evakuasi untuk mengeluarkan korban dari kendaraan yang mengalami kerusakan cukup parah.

Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ansari Saleh untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan maupun kondisi terkini korban. Hingga berita ini ditulis, petugas masih melakukan penanganan di lokasi serta mengumpulkan keterangan terkait kronologi kejadian.

Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami perlambatan akibat proses evakuasi kendaraan dan korban.

Mengusung tema “Proteksi Peralatan Gardu Induk Tegangan Tinggi”, kuliah tamu yang berlangsung di aula kampus tersebut diikuti puluhan mahasiswa yang antusias mengikuti materi sejak awal hingga akhir kegiatan. Melalui kolaborasi antara industri dan institusi pendidikan, PLN berupaya memperkaya wawasan mahasiswa dengan pengetahuan aplikatif yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Pada kesempatan tersebut, PLN menghadirkan dua narasumber berpengalaman dari UPT Madiun, yaitu Muh Saifussalam, Team Leader Asesmen, Diagnosa, dan Pengelolaan Data, serta Gesit Dwiyanto, Officer Kinerja. Keduanya memaparkan secara komprehensif mengenai pentingnya sistem proteksi sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan peralatan Gardu Induk Tegangan Tinggi dan memastikan kontinuitas penyaluran tenaga listrik kepada masyarakat.

Mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai berbagai perangkat proteksi, mekanisme penanganan gangguan, hingga perkembangan teknologi proteksi digital yang kini semakin berkembang dalam sistem ketenagalistrikan modern. Materi yang disampaikan juga dilengkapi dengan studi kasus dan pengalaman lapangan yang memberikan gambaran nyata mengenai tantangan operasional di sektor transmisi tenaga listrik.

Tak hanya berbagi pengetahuan teknis, kegiatan ini juga semakin semarak dengan kehadiran Tim Srikandi PLN yang memberikan motivasi kepada para peserta mengenai peran strategis perempuan dalam industri ketenagalistrikan. Tim Srikandi PLN turut menyampaikan bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan kerja sehari-hari sebagai bagian dari kontribusi PLN dalam menerangi negeri dan melayani masyarakat.

Suasana diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Pada sesi tanya jawab, para mahasiswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan kritis terkait sistem proteksi, penanganan gangguan, implementasi teknologi digital, hingga tantangan yang dihadapi personel PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme luar biasa dari adik-adik mahasiswa Politeknik Negeri Madiun. Pertanyaan-pertanyaan mereka menunjukkan bahwa mereka kritis dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Bagi kami, berbagi pengetahuan ini adalah bentuk pengamalan nilai Pancasila, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kolaborasi,” ujar Muh Saifussalam di sela kegiatan.

Sementara itu, General Manager PLN UIT JBM, Ika Sudarmaja, menyampaikan bahwa kolaborasi antara PLN dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan transformasi sektor energi di masa depan.

“PLN tidak hanya berperan dalam menyediakan listrik yang andal bagi masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk turut mendukung pengembangan kompetensi generasi muda. Melalui kegiatan kuliah tamu seperti ini, kami ingin membuka ruang berbagi pengalaman dan pengetahuan praktis kepada mahasiswa agar mereka memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dunia ketenagalistrikan. Kami berharap kolaborasi antara PLN dan institusi pendidikan dapat terus diperkuat untuk mencetak talenta-talenta unggul yang siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan sektor energi nasional,” ujar Ika Sudarmaja.

Melalui kegiatan ini, PLN UIT JBM berharap sinergi antara dunia industri dan dunia pendidikan dapat terus berlanjut dan berkembang dalam berbagai bentuk kolaborasi lainnya. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkaya wawasan mahasiswa, meningkatkan kesiapan mereka memasuki dunia kerja, serta mendukung lahirnya generasi engineer muda yang kompeten, inovatif, dan berdaya saing tinggi untuk mendukung ketahanan energi Indonesia. Ty

Program yang didukung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United Nations Development Programme (UNDP), dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) ini menempatkan Surabaya sebagai daerah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah sungai berbasis kolaborasi dan perubahan perilaku masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, mengatakan bahwa Pemkot Surabaya mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kota Pahlawan sebagai lokasi soft launching program dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Menurutnya, program yang saat ini berjalan di Kali Tebu dan Kali Merutu tersebut telah menunjukkan hasil nyata dalam mengurangi pencemaran plastik di aliran sungai.

“Setiap hari rata-rata satu ton sampah plastik berhasil diangkat dari kedua sungai tersebut melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai organisasi lingkungan yang terlibat dalam program ini,” kata Fikser, di Ruang Praban, Lantai 3 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembersihan sungai, tetapi juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci untuk membangun kesadaran warga agar mampu mengelola sampah sejak dari sumbernya.

“Dampak program juga mulai dirasakan masyarakat sekitar. Sampah yang berhasil dikumpulkan tidak langsung dibuang, melainkan dipilah, disortir, dan dikemas untuk dijual kembali. Proses tersebut melibatkan warga setempat sehingga menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus memberikan nilai tambah dari sampah yang sebelumnya tidak termanfaatkan,” ungkapnya.

Perubahan kondisi lingkungan pun mulai terlihat di kawasan Kali Tebu. Sungai yang sebelumnya dipenuhi sampah kini tampak lebih bersih dan tertata. Kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan juga mulai tumbuh seiring berjalannya program. 

Keberhasilan jangka panjang program ini diharapkan ditandai dengan terus menurunnya volume sampah yang masuk ke aliran sungai. Di sisi lain, Surabaya terus memperkuat strategi pengurangan sampah dari hulu melalui berbagai program berbasis masyarakat seperti Kampung Zero Waste dan Kampung Program Iklim (Proklim). 

“Langkah tersebut sejalan dengan target Wali Kota Surabaya yang mendorong pengurangan sampah hingga 40 persen,” imbuhnya.

Saat ini, timbulan sampah di Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton telah dimanfaatkan kembali melalui fasilitas TPS 3R dan aktivitas para pemulung. Sementara 1.600 ton lainnya dikirim ke tempat pemrosesan akhir, dengan sekitar 1.000 ton telah diolah melalui fasilitas gasifikasi menjadi energi listrik. Adapun sekitar 600 ton sisanya masih berakhir di area landfill.

Untuk mempercepat pengurangan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, pemerintah pusat juga menunjuk Surabaya sebagai salah satu lokasi pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Lahan seluas 5,8 hektare telah disiapkan di kawasan Sumberrejo dan saat ini tengah menjalani proses survei. 

“Fasilitas tersebut ditargetkan mulai dibangun pada akhir tahun ini dan diharapkan mampu mengolah sisa sampah yang masih masuk ke landfill, termasuk sampah dari wilayah Surabaya Raya seperti Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan,” jelasnya.

Ketua Kelompok Kerja Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Sri Morwani Nifadilastuti, menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor utama dalam menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemilahan sampah sejak dari sumber akan mencegah sampah berakhir di sungai maupun lokasi pembuangan liar yang berpotensi mencemari lingkungan.

“Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Sampah yang dikelola dengan baik tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujar Sri Morwani Nifadilastuti.

Senada dengan itu, Koordinator Sekretariat Tim Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), Ahmad Bahri Rambe, mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan masyarakat. Melalui kerja sama UNDP dan TKN PSL, program ini dirancang untuk membantu pemerintah mengurangi pencemaran sampah di sungai, baik sampah plastik maupun sampah organik.

“Selain kegiatan pembersihan sungai, edukasi masyarakat menjadi komponen utama program ini. Tujuannya agar perubahan perilaku dapat terbangun dan pengelolaan sampah berjalan berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Ahmad Bahri.

Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ahmad Didin mengungkapkan bahwa program ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia dengan UNDP sebagai lembaga pelaksana. Pada tahap awal, program dijalankan di lima wilayah yakni Surabaya, Sidoarjo, Bekasi, Solo, dan Bali.

Namun demikian, Surabaya menjadi daerah pertama yang dipilih untuk peluncuran program. Pemilihan tersebut bukan tanpa alasan. Kota Pahlawan dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah dan telah menunjukkan berbagai inovasi yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Surabaya diharapkan menjadi model bagi daerah lain. Jika implementasinya berhasil, berbagai praktik baik yang diterapkan di sini dapat direplikasi untuk memperkuat pengelolaan sampah dan mengurangi pencemaran plastik secara nasional,” ujar Ahmad Didin. Ty

Capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi Surabaya dalam mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah pelopor digitalisasi administrasi kependudukan di Indonesia.

Dari total sekitar 3,3 juta penduduk Kota Surabaya, sebanyak 2.254.680 jiwa tercatat sebagai wajib KTP elektronik. Pemkot Surabaya menargetkan capaian perekaman dapat menembus 100 persen pada tahun ini melalui penguatan layanan administrasi kependudukan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, mengatakan bahwa tingginya capaian perekaman KTP elektronik menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan terintegrasi.

"Selain mengejar target perekaman 100 persen, kami juga mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga mencapai 40 persen pada tahun ini sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital," kata Irvan, Jumat (5/6/2026).

Menurut Irvan, keberhasilan perekaman KTP elektronik menjadi modal penting dalam pengembangan IKD. Hingga saat ini, aktivasi IKD di Surabaya telah mencapai sekitar 32 persen dari total penduduk wajib KTP elektronik.

IKD menjadi bagian dari upaya modernisasi birokrasi yang tengah dijalankan Pemkot Surabaya. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat tidak hanya dapat mengakses KTP elektronik, tetapi juga berbagai dokumen kependudukan lainnya langsung melalui telepon pintar.

"IKD merupakan bagian dari transformasi menuju pemerintahan digital. Masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan akses dokumen kependudukan, tetapi juga menjadi lebih adaptif terhadap layanan digital yang terus berkembang," ujarnya.

Melalui IKD, seluruh data kependudukan tersimpan dalam satu aplikasi yang dilengkapi QR Code resmi untuk kebutuhan verifikasi identitas. Sistem ini memungkinkan warga mengakses berbagai layanan publik secara lebih cepat, aman, dan efisien.

“Pemkot Surabaya juga memastikan keamanan data menjadi prioritas utama. IKD dilengkapi teknologi verifikasi biometrik melalui pengenalan wajah serta sistem enkripsi yang melindungi data kependudukan dari penyalahgunaan,” tegasnya.

Komitmen mempercepat transformasi digital turut diwujudkan melalui perluasan layanan aktivasi IKD di kantor kelurahan, kecamatan, MPP Siola, SPP Joyoboyo, Nambangan, Taman Cahaya, Pakal, hingga layanan jemput bola saat CFD Taman Bungkul.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga memperkuat regulasi melalui surat edaran yang diterbitkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada berbagai instansi, termasuk kepolisian, kementerian, dan lembaga di Kota Surabaya. Surat tersebut menegaskan bahwa IKD memiliki kedudukan hukum yang setara dengan KTP elektronik sebagai bukti identitas resmi penduduk.

“Karena itu, warga tidak lagi perlu melakukan legalisasi maupun menyiapkan fotokopi dokumen untuk berbagai urusan administrasi. Langkah ini menjadi bagian dari visi Surabaya untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan minim penggunaan kertas atau paperless,” pungkasnya. Ty

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto menyatakan, berbagai persiapan telah dilakukan pemkot sebagai tindak lanjut dari program Perlinsos Digital.

"Jadi dalam rangka mempersiapkan Surabaya sebagai percontohan (bersama) 42 kabupaten/kota, infrastruktur kita di Balai RW, mulai jaringan Wi-Fi, jaringan internet sudah kita perkuat," kata Eddy, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, jaringan internet kini telah tersedia di hampir seluruh RW di Surabaya, termasuk di kantor kelurahan. Fasilitas tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh para agen Perlinsos Digital dalam membantu masyarakat mengakses layanan.

"Insyaallah di setiap RW sudah ada jaringan internet. Termasuk di kantor-kantor kelurahan, karena mereka nanti agen itu selain menggunakan peralatan pribadi tentunya juga akan memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Kota Surabaya," ujarnya.

Selain menyiapkan infrastruktur, Pemkot Surabaya juga telah menunjuk lebih dari 12.000 agen pendamping. Belasan ribu agen tersebut terdiri dari ASN Pendamping Kampung Pancasila, ketua RT, ketua RW, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). "Pemerintah Kota Surabaya sudah menunjuk lebih dari 12.000 agen. Jadi mereka juga kita libatkan di dalam rangka menjadi agen," jelasnya.

Eddy menuturkan keberadaan agen pendamping diperlukan karena masih banyak warga yang memiliki keterbatasan literasi digital. Utamanya, kelompok lanjut usia yang tidak memiliki perangkat telepon seluler. "Jadi banyak yang sepuh-sepuh (lanjut usia) itu enggak punya perangkat handphone," katanya.

Dalam pelaksanaannya, Dinkominfo berkolaborasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung.

Ia menjelaskan, warga yang telah memiliki IKD dapat melakukan pendaftaran Perlinsos Digital secara mandiri. Sementara bagi warga yang belum memiliki perangkat elektronik atau kesulitan mengakses layanan digital, pendaftaran dapat dibantu oleh agen pendamping yang telah disiapkan Pemkot Surabaya.

"Makanya kami bersama Dinas Sosial, Dispendukcapil, terus koordinasi mengintegrasi prasarana yang dibutuhkan termasuk sumber daya yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan ini," ungkap dia.

Eddy menerangkan bahwa integrasi lintas perangkat daerah (PD) dilakukan karena sistem Perlinsos Digital berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD). "Jadi untuk PD-nya itu kami (kolaborasi) dari Dinkominfo, Dinas Sosial, sama Dispendukcapil. Karena basic-nya ini adalah IKD," tutur Eddy.

Eddy pun menyambut positif program Perlinsos Digital karena dinilai dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, selama ini pemerintah daerah kerap menerima keluhan dari warga terkait penentuan penerima bantuan sosial. "Sehingga kemudian warga ada yang menyalahkan Ketua RT-nya, Ketua RW-nya, camat, lurah, bahkan Kepala Dinsos," ungkapnya.

Karena itu, Eddy berharap, dengan sistem yang terintegrasi melalui pertukaran data dengan berbagai kementerian/lembaga, proses verifikasi penerima bantuan sosial ke depan menjadi lebih objektif dan transparan.

"Dengan adanya Perlinsos yang terintegrasi data exchange-nya dengan beberapa kementerian/lembaga, nanti orang yang betul-betul tidak layak, di situ (terdata) tidak layak. Orang yang layak juga akan terdata masuk di situ," kata Eddy.

Selain itu, Eddy menekankan sistem tersebut juga akan memudahkan pemerintah daerah dalam menjelaskan status kelayakan penerima bantuan kepada masyarakat. Sebab, seluruh data bersumber dari basis data yang terintegrasi secara nasional.

"Jadi ini akan memudahkan atau meringankan kami yang ada di bawah, ketika ada warga yang menyatakan seharusnya saya yang layak, tapi di data exchange-nya ternyata kenyataannya seperti itu," pungkasnya. Ty