JAKARTA- Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) disebabkan karena adanya sejumlah kebijakan yang menjadi polemik.
Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya setelah setahun menjabat. Ia kemudian digantikan oleh Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.
Setelah resmi dilantik menjadi Menkeu yang baru, Suahasil mengaku mendapatkan arahan khusus dari Prabowo untuk menjaga kesehatan keuangan negara.
Purbaya mengetahui dirinya terkena reshuffle melalui sambungan telepon, ketika sedang menghadiri rapat bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (14/9/2026).
Setelah menerima panggilan dari Istana itu, Purbaya langsung meninggalkan Gedung DPD RI.
Menurut Efriza, alasan Purbaya diganti dikarenakan sejumlah kebijakannya saat menjabat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Salah satunya adalah terkait restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dengan tenor hingga 80 tahun. Restrukturisasi tersebut membuat cicilan utang Whoosh berada di kisaran Rp 1 triliun per tahun.
Saat itu, Purbaya mengaku besaran cicilan tersebut masih dapat ditangani. Meski total utang Whoosh cukup besar, tenor pembayaran yang panjang membuat beban cicilan tahunan menjadi lebih ringan.
"Ada kebijakan-kebijakan yang sangat mengandung polemik di masyarakat, disadari atau tidak disadari, yang pertama adalah restrukturisasi kereta Whoosh, kereta cepat, yang akhirnya malah membuat 80 tahun Indonesia membayar Rp 1 triliun terhadap utang kereta cepat," ungkap Efriza dalam On Focus Tribunnews, dikutip pada Selasa (15/9/2026).
Kebijakan lainnya yang menimbulkan polemik adalah terkait penerbitan obligasi daerah.
Sebelumnya, Purbaya mengaku belum diberitahu secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait penerbitan obligasi daerah yang mau diterbitkan senilai Rp5,6 triliun.
Polemik penerbitan obligasi daerah yang akan diluncurkan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan respons dari Pemerintah Pusat itu sebelumnya mendapat perhatian dari DPR.
"Yang kedua adalah polemik tentang antara DKI Jakarta kemudian dengan pusat terkait dengan obligasi daerah, dan ini juga yang terjadi," jelas Efriza.
Purbaya kala itu menyarankan, ketimbang menerbitkan obligasi daerah, Pemda, seperti DKI Jakarta, lebih baik memilih opsi yang lebih murah, melalui pengajuan pembiayaan pembangunan infrastruktur ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) karena risiko gagal bayar utang pemda, sebagaimana yang terjadi di Argentina dapat dicegah.
Sebab, pemerintah pusat yang langsung membayarkan kewajiban pembayaran ke PT SMI nantinya. Jika pemda bersikeras menerbitkan obligasi daerah tanpa mitigasi risiko yang kuat, Purbaya mengaku, efek gagal bayar bisa merembet ke pemerintah pusat, seperti yang terjadi dengan Argentina.
Terakhir, kata Efriza, adalah kebijakan terkait dana mitigasi bencana. Menurutnya, hal-hal tersebut menunjukkan Purbaya memiliki sejumlah catatan, terutama terkait beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terkait dana mitigasi bencana ini, Purbaya sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya siap menambah anggaran sesuai kebutuhan di lapangan dan menyatakan Pemerintah tidak membatasi anggaran untuk penanggulangan dan mitigasi bencana tersebut.
"Yang terakhir adalah dana dari selain TKD adalah dana mitigasi bencana. Ini menunjukkan Pak Purbaya ini punya catatan-catatan yang dalam hal ini beban fiskal itu begitu tinggi," ucapnya.
"Karena itu keberlanjutan, kepastian fiskal ini harus dipegang oleh orang-orang yang memang tepat dan diyakini tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari," tambah Efriza.
Suahasil Pastikan Tak Rombak Kebijakan
Sementara itu, Suahasil menegaskan tidak akan melakukan perombakan besar terhadap arah kebijakan Kementerian Keuangan yang telah berjalan di era Purbaya.
Suahasil mengatakan fokusnya setelah ditunjuk Prabowo sebagai Menkeu adalah melanjutkan tugas pengelolaan keuangan negara dan menjaga keberlanjutan kebijakan yang sudah berjalan.
"Ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Solid semua? Melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan, kita bukan masalah berubah-berubah," kata Suahasil saat konferensi pers di hadapan awak media dan jajaran pegawai Kemenkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, menjaga kontinuitas program jauh lebih penting agar fungsi vital Kemenkeu tidak terganggu, khususnya dalam mengawal instrumen APBN demi kepentingan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ini melanjutkan kegiatan, melanjutkan aktivitas, melanjutkan semua tugas fungsi dari Kementerian Keuangan, yaitu untuk menjaga APBN, menumbuhkan ekonomi, menstabilkan ekonomi," jelas dia.
Suahasil juga menyatakan keyakinannya terhadap profesionalisme para pegawai Kemenkeu yang dinilainya sudah memahami betul perannya masing-masing.
Alih-alih melakukan perubahan yang tidak perlu, ia mengajak seluruh jajaran untuk langsung tancap gas bekerja demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi.
"Kalau teman-teman Kementerian Keuangan yang ada di sini, saya yakin, saya bukan mau bilang kalian sudah kenal saya, tapi saya yakin Anda ngerti tugas Anda. Betul? Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia," ucap Suahasil.tri
Editor : Redaksi
