JAKARTA- Jelang rencana aksi unjuk rasa besar-besaran pada 27 Agustus 2026 mendatang, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati mendatangi Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (24/8/2026).
Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan keresahan atas maraknya pemberitaan negatif di media sosial yang dinilai merusak citra Kabupaten Pati. Selain itu mereka juga meminta ketegasan DPR RI terkait kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bersama Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
Perwakilan rombongan, Lukman Hakim, mengungkapkan bahwa framing di media sosial selama setahun terakhir telah memicu polarisasi serta keresahan hebat di tengah masyarakat Pati.
"Masyarakat Pati hari ini sangat resah dengan pemberitaan-pemberitaan yang selalu negatif. Masyarakat Pati sebenarnya cinta damai, betul ya kawan-kawan? Masyarakat Pati sebenarnya masyarakat yang ramah. Saya kira selama ini, selama satu tahun sakit, Pak. Sakit sekali. Di media sosial yang digoreng-digoreng yang kebenarannya saya kira enggak sesuai yang ada di lapangan," kata Lukman.
Lukman yang juga mewakili elemen Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor bersama tokoh nelayan, Pemuda Pancasila, LDII, dan kelompok perempuan, menegaskan tiga poin utama.
Pertama, mereka menanyakan kejelasan prolegnas RUU Perampasan Aset. Kedua, warga menuntut ketertiban umum di Pati akibat maraknya aksi kegaduhan hingga larut malam.
Ketiga, mereka mendorong lahirnya regulasi tegas terhadap konten kreator yang menyebarkan informasi tidak akurat.Ham
Editor : Redaksi
