SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, mendukung langkah Wali Kota Surabaya yang mengintegrasikan sekitar 69 rumah sakit dalam satu sistem layanan kesehatan terhubung. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Meski demikian, Johari mengingatkan bahwa integrasi tidak boleh berhenti pada penyatuan data semata. Pemerintah Kota Surabaya harus memastikan kesiapan sumber daya manusia, sistem digital, serta infrastruktur pendukung agar program dapat berjalan optimal.
"Kesehatan itu bukan belas kasih pemerintah, tetapi hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945. Karena itu negara wajib memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas," kata Johari Selasa, (21/07/2026).
Ia menilai sistem integrasi rumah sakit akan menghadirkan transparansi informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Warga nantinya dapat mengetahui kondisi rumah sakit secara real time, mulai dari ketersediaan tempat tidur, antrean poli, hingga kecepatan pelayanan.
"Kalau sistem ini berjalan baik, masyarakat bisa melihat rumah sakit mana yang antreannya panjang, mana yang kamarnya tersedia, dan mana yang respons pelayanannya lebih cepat. Ini akan membantu warga mengambil keputusan dengan lebih mudah," ujarnya.
Namun, Johari mengingatkan bahwa program tersebut dapat menjadi bumerang apabila tidak dibarengi dengan kesiapan pelaksanaannya.
"Program ini bagus, tetapi harus didukung kesiapan brainware, software, dan hardware. SDM yang mengelola harus siap, sistem digitalnya harus kuat, dan fasilitas rumah sakit juga harus mendukung," tegasnya.
Menurut Johari, pembangunan sistem kesehatan juga tidak boleh hanya berfokus pada layanan rumah sakit. Ia mendorong Pemkot Surabaya mulai mempersiapkan integrasi layanan kesehatan primer yang melibatkan puskesmas, klinik swasta, hingga dokter praktik mandiri.
Ia menilai persoalan kesehatan masyarakat harus diselesaikan dari hulu melalui penguatan layanan primer, bukan hanya di hilir melalui rumah sakit.
"Jangan sampai rumah sakit sudah terintegrasi, tetapi puskesmas dan klinik swasta belum. Padahal hulu pelayanan kesehatan ada di sana. Integrasi layanan primer menjadi langkah berikutnya yang sangat penting," katanya.
Terkait kemungkinan adanya rumah sakit swasta yang enggan bergabung dalam sistem tersebut, Johari berharap seluruh fasilitas kesehatan di Surabaya dapat berpartisipasi sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau rumah sakit berada di Kota Surabaya, idealnya ikut terintegrasi. Swasta harus diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.
Johari juga menyoroti terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah tata kelola rumah sakit nasional. Dalam regulasi tersebut, klasifikasi rumah sakit berdasarkan kelas A, B, C, dan D dihapus dan digantikan dengan sistem berbasis kompetensi layanan.
Menurutnya, perubahan itu justru semakin memperkuat urgensi integrasi data kesehatan agar masyarakat dapat mengetahui layanan spesialis yang tersedia di masing-masing rumah sakit secara mudah dan terbuka.
"Ke depan rumah sakit berbasis kompetensi. Karena itu sistem satu data menjadi sangat penting agar masyarakat bisa mengetahui layanan apa yang tersedia di setiap rumah sakit," jelasnya.
Di akhir, Johari meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh rumah sakit yang tergabung dalam sistem integrasi, termasuk rumah sakit swasta, agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
"Pemerintah kota memiliki kewenangan dalam rekomendasi operasional dan pendirian rumah sakit. Karena itu pengawasan harus dilakukan secara tegas agar pelayanan kesehatan benar-benar berpihak kepada masyarakat," pungkasnya. tyan
Editor : Redaksi
