SURABAYA– Aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaSekarat yang digelar sejumlah elemen masyarakat sipil di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/6/2026), berakhir ricuh pada malam hari. Aparat kepolisian terpaksa membubarkan massa setelah situasi di lokasi memanas.
Sejak sore, massa yang mengatasnamakan diri sebagai Front Anti Kapitalisme menggelar unjuk rasa dengan membawa berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat. Aksi tersebut diikuti oleh mahasiswa, buruh, pelaku UMKM, dan sejumlah kelompok masyarakat lainnya.
Demonstrasi diawali dengan long march dari kawasan Monumen Kapal Selam (Monkasel) menuju Jalan Gubernur Suryo. Setibanya di depan Gedung Negara Grahadi, peserta aksi membentangkan spanduk berukuran besar di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan melakukan orasi secara bergantian.
Massa juga menutup sebagian ruas Jalan Gubernur Suryo sehingga arus lalu lintas di sekitar lokasi harus dialihkan. Di tengah aksi, sejumlah pakaian dan barang bekas dibakar sebagai bentuk simbol protes.
Memasuki malam hari, aparat kepolisian memberikan imbauan agar massa tetap tertib dan segera membubarkan diri. Peringatan disampaikan melalui pengeras suara oleh petugas pengamanan.
Namun, situasi kemudian memanas ketika sebagian massa yang mengenakan pakaian serba hitam melakukan pelemparan ke arah area Gedung Grahadi. Hingga sekitar pukul 19.00 WIB, ratusan peserta aksi masih bertahan di lokasi.
Aparat kepolisian akhirnya melakukan tindakan pembubaran dengan mengerahkan personel pengendali massa dan kendaraan water cannon. Semprotan air diarahkan ke kerumunan demonstran untuk memukul mundur massa dari depan Gedung Negara Grahadi.
Dalam proses pembubaran tersebut, sejumlah peserta aksi dilaporkan diamankan oleh petugas. Setelah massa berhasil dipukul mundur, akses menuju Gedung Grahadi kemudian diblokade aparat untuk mengantisipasi aksi lanjutan.
Juru bicara Front Anti Kapitalisme, Septia, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan kelanjutan dari gerakan perlawanan masyarakat sipil di Surabaya terhadap berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari menjadi keluhan utama yang dirasakan masyarakat, termasuk para pelaku usaha kecil.
"Kenaikan harga kebutuhan pokok dirasakan langsung oleh masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Kondisi tersebut juga banyak dikeluhkan oleh para pelanggan," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sebelas tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu meliputi penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian sejumlah program pemerintah, penciptaan lapangan kerja yang layak, hingga isu-isu lokal seperti penghentian reklamasi Surabaya Waterfront Land.
Selain itu, massa juga menuntut peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, penyediaan transportasi publik yang layak, serta sejumlah tuntutan politik dan ekonomi lainnya yang mereka anggap sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah saat ini. tyan
Editor : Redaksi
