SIDOARJO – Klaim adanya keuntungan yang diperoleh Pasar Induk Puspa Agro kembali memunculkan pertanyaan publik. Komisi C DPRD Jawa Timur menyebut kawasan agrobisnis tersebut telah memberikan keuntungan, namun hingga kini belum dijelaskan secara rinci sektor mana yang menjadi sumber keuntungan tersebut.
Pertanyaan itu mengemuka di tengah kondisi Pasar Induk Puspa Agro di Kabupaten Sidoarjo yang masih terlihat sepi. Banyak lapak dilaporkan tutup dan aktivitas perdagangan di sejumlah blok belum berjalan optimal.
Baca juga: Sepinya Puspa Agro Jadi Candaan Netizen, Ada yang Usul Jadi Lokalisasi
Direktur Utama PT Jatim Grha Utama (JGU), Mirza Muttaqien, yang dimintai tanggapan terkait kondisi tersebut pada, Jumat (26/06/2926) juga belum memberikan jawaban.
Sejumlah pertanyaan yang dikirimkan wartawan melalui pesan WhatsApp mengenai kinerja Puspa Agro, penggunaan penyertaan modal daerah, hingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tidak mendapat respons hingga berita ini diterbitkan.
Tak hanya itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur, Agung, juga dinilai belum memberikan penjelasan yang tegas terkait persoalan Puspa Agro. Sejumlah pihak menilai terjadi saling lempar tanggung jawab dalam menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Padahal, beberapa anggota DPRD Jawa Timur sebelumnya secara terbuka menyoroti keberadaan Puspa Agro yang dinilai belum berjalan optimal dan dianggap membebani keuangan daerah.
Berdasarkan sejumlah data yang dihimpun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggelontorkan dana melalui penyertaan modal, investasi, dan belanja APBD yang nilainya mencapai sekitar Rp585 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk modal pendirian perusahaan, pengembangan kawasan agrobisnis seluas 47 hektare, pembangunan infrastruktur, hingga berbagai dukungan fasilitas penunjang.
Rinciannya, penyertaan modal daerah yang diberikan secara bertahap disebut mencapai sekitar Rp350 miliar dan terus bertambah hingga total investasi mencapai sekitar Rp585 miliar.
Selain itu, pada Perubahan APBD Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menganggarkan sekitar Rp20 miliar untuk pembebasan lahan akses menuju Jalan Raya Kletek guna mendukung distribusi logistik menuju kawasan Puspa Agro.
Pemerintah juga sempat mewacanakan pembangunan akses jalan tol menuju Puspa Agro dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp200 miliar.
Besarnya dana yang telah dikucurkan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai tingkat pengembalian investasi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.
Sejumlah kalangan mempertanyakan dari sektor mana keuntungan yang disebutkan diperoleh apabila kondisi di lapangan masih menunjukkan banyak kios tidak beroperasi dan aktivitas perdagangan yang belum maksimal.
Baca juga: Pasar Puspa Agro Terbengkalai, DPRD Jatim Malah Klaim Mulai Untung
Sebelumnya, DPRD Jawa Timur juga pernah merekomendasikan langkah restrukturisasi terhadap sejumlah anak perusahaan BUMD hingga evaluasi operasional sebagai bentuk perbaikan kinerja.
Namun belakangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mendorong revitalisasi Puspa Agro agar kembali menjalankan fungsi awalnya sebagai pusat distribusi pangan dan kawasan agrobisnis modern.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, sejumlah pihak menilai para pemangku kebijakan terkesan "masuk angin" karena belum ada penjelasan terbuka mengenai kondisi riil Puspa Agro, penggunaan dana daerah, serta capaian kinerja yang selama ini dijanjikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Jatim Grha Utama maupun pejabat terkait belum memberikan tanggapan atas berbagai pertanyaan yang diajukan wartawan.tyan
Editor : Redaksi