SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkapkan bahwa Pemprov tengah mengkaji pembentukan badan khusus yang akan lebih fokus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.
Baca juga: Puspa Agro Tenggelam dalam Kesunyian, Pedagang Hanya Mengandalkan Pelanggan Lama yang Kian Hilang
"Salah satu yang dibahas adalah terkait kinerja BUMD. Opsi yang berkembang biasanya ada dua jalur. Pertama, membentuk struktur organisasi di dalam pemerintahan yang berada pada hirarki lebih tinggi sehingga bisa lebih fokus mengurusi BUMD," kata Emil, Rabu (3/6/2026).
Selain itu, Pemprov juga mempertimbangkan pembentukan holding BUMD yang berfungsi sebagai induk perusahaan bagi seluruh BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Atau justru membentuk konsep holding. Artinya ada holding korporasi milik BUMD yang kemudian menaungi BUMD-BUMD lainnya. Semua ada plus-minusnya dan saat ini kami sedang mencermati dengan serius mana yang paling cocok untuk Jawa Timur," ujarnya.
Emil mengakui, kontribusi sejumlah BUMD terhadap PAD masih belum maksimal. Hingga kini, hanya Bank Jatim yang dinilai mampu memberikan setoran dividen yang signifikan kepada pemerintah daerah.
"Yang jelas pasti akan ada pembenahan, agar kapabilitas dalam menjaga kinerja BUMD kita semakin meningkat sehingga mampu memberikan PAD yang maksimal," tegasnya.
Baca juga: Khofifah Salurkan Rp1,819 Miliar Bansos di Kota Kediri, Buruh hingga Lansia Jadi Sasaran
Menurut Emil, berbagai masukan yang disampaikan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), termasuk rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur, akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi.
"Ibu Gubernur menekankan bahwa kita harus mencermati berbagai masukan terhadap LKPJ, baik dari DPRD maupun berbagai elemen lainnya, untuk meningkatkan kinerja BUMD. Kami berterima kasih atas masukan tersebut dan tentu akan kami tindak lanjuti. Bentuk implementasinya nanti juga akan kami komunikasikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran," tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU), Erlangga Satriagung, menyambut baik rencana pembentukan badan khusus yang akan menangani BUMD di lingkungan Pemprov Jatim.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan mengingat beban kerja Biro Perekonomian selama ini cukup besar, sementara kebutuhan peningkatan PAD semakin mendesak.
"Tentu kami mendukung, karena kita tahu beban kerja Biro Perekonomian sangat tinggi. Kita juga bisa melihat di Provinsi DKI Jakarta sudah ada badan khusus yang mengurusi BUMD. Di era sekarang, peningkatan PAD memang sangat dibutuhkan," katanya.
Sebagai salah satu BUMD yang turut menjadi sorotan Pansus DPRD Jatim, Erlangga memastikan PWU terus melakukan pembenahan internal, khususnya dalam penyelesaian persoalan aset.
"Kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk pemulihan aset PWU. Selama ini memang banyak aset yang bermasalah, baik dari sisi legalitas maupun kelengkapan dokumennya, sehingga itu menjadi fokus utama pembenahan kami," pungkasnya. Ty
Editor : Redaksi