GRESIK — Rapat hearing koordinasi terkait penggusuran kios di kawasan Semambung, Driyorejo, bersama DPRD Gresik berlangsung tegang hingga berujung ricuh.
Forum yang semula menjadi ruang penyampaian aspirasi warga memanas saat peserta hearing mempertanyakan dasar pelaksanaan penggusuran tersebut.
Para korban penggusuran diketahui telah bertahan dan menginap di posko depan Kantor DPRD Gresik selama lebih dari 40 hari.
Mereka menuntut penjelasan terkait alasan serta landasan kebijakan pembongkaran kios yang selama ini mereka tempati.
Dalam video TikTok yang viral di media sosial, Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, terlihat menunjuk ke arah kerumunan warga sambil melontarkan pernyataan berbahasa Jawa, “Nek rusuh ojok ndok kene, he… engkok dilanjut ta wong loroh,” yang secara umum dapat dimaknai, “Kalau membuat keributan jangan di sini, nanti kita lanjut berdua saja.”
Pernyataan yang disampaikan dalam hearing pada Selasa (19/5/2026) itu sontak memicu reaksi peserta dan membuat suasana forum semakin memanas.
Saat dikonfirmasi awak media, Ketua Genpatra, Ali Candi, menilai ucapan tersebut memang mengarah pada ajakan duel.
“Aku onok komplit videonya, yo ancen ngejak gelut,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).
Sebelumnya, Ketua DPRD juga sempat mengingatkan warga agar tidak berkata kasar atau “mesoh” selama forum berlangsung.
Sejumlah korban penggusuran menilai fokus utama hearing seharusnya tertuju pada penjelasan mengenai dasar pelaksanaan penggusuran, bukan berkembang menjadi ketegangan personal di dalam forum.
Adu argumentasi antara warga dan pihak terkait pun tidak terhindarkan hingga suasana ruang rapat berubah ricuh.
Beberapa peserta hearing terlihat berupaya menenangkan situasi agar forum tetap berjalan kondusif.
Korban penggusuran PKL menegaskan bahwa aksi bertahan di Kantor DPRD selama puluhan hari dilakukan demi memperoleh kepastian atas nasib mereka pasca pembongkaran kios.
Mereka berharap ada penjelasan resmi terkait dasar kebijakan penggusuran yang hingga kini masih dipertanyakan.
Hingga hearing berakhir, tuntutan warga PKL terkait transparansi dan penjelasan kebijakan penggusuran masih belum menemukan titik terang.
Sementara itu, sikap Ketua DPRD Gresik juga mendapat sorotan dari LSM PiAR. Ketua LSM PiAR, Mas’ud, menilai insiden tersebut menunjukkan kurangnya kemampuan dalam menyelesaikan persoalan relokasi PKL Semambung Driyorejo secara bijak dan kondusif.
Reporter: M.Yusuf Al Ghoni
Editor : Redaksi