JAKARTA- Koordinator Pasukan Berani Mati Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, menyatakan kesiapannya mengerahkan jutaan massa untuk membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila muncul upaya pemakzulan yang dinilainya tidak sesuai dengan konstitusi.
Sukodigdo menilai dinamika politik yang berkembang di tengah polemik mengenai posisi Gibran harus disikapi secara rasional.
Menurut dia, pergantian atau pemberhentian pejabat negara tidak boleh didasarkan semata-mata pada tekanan kelompok politik, tuntutan sesaat, ataupun perbedaan pilihan politik.
Ia berpandangan, Gibran memperoleh jabatan wakil presiden melalui Pemilihan Presiden 2024. Karena itu, hasil pemilihan yang telah ditetapkan secara resmi harus dihormati, sementara setiap persoalan yang menyangkut legitimasi, dugaan pelanggaran hukum, maupun pemberhentian pejabat negara harus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia.
“Kalau ada pihak yang ingin memakzulkan Gibran, harus jelas apa dasar konstitusionalnya. Jangan sampai perbedaan politik kemudian dijadikan alasan untuk menjatuhkan pejabat negara tanpa mengikuti prosedur hukum,” kata Sukodigdo dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).
Sukodigdo menilai berkembangnya tuntutan agar Gibran dilengserkan perlu dicermati secara serius. Ia menganggap upaya yang bertujuan menjatuhkan wakil presiden tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik.
Menurut dia, demokrasi tidak hanya memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengkritik pemerintah, tetapi juga mengharuskan semua pihak menghormati aturan yang mengatur pergantian kekuasaan.
Dalam pandangannya, kritik terhadap Gibran merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, kritik tersebut harus dibedakan dari upaya pemberhentian jabatan yang mempunyai persyaratan dan prosedur konstitusional tersendiri.pas
Editor : Redaksi
