SURABAYA- Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam membangun sistem Satu Data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai menunjukkan dampak yang semakin luas. Integrasi data kependudukan tidak hanya memperkuat akurasi pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Capaian tersebut mengantarkan Pemkot Surabaya meraih dua penghargaan nasional pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 3-4 Agustus 2026.
Surabaya meraih Dukcapil Prima Award dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kategori kabupaten/kota berpenduduk besar. Selain itu, Kota Pahlawan juga berhasil meraih Peringkat Pertama Nasional Capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026, sekaligus masuk dalam 10 besar nasional capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Penghargaan Dukcapil Prima Award diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Senin (3/8/2026). Sementara penghargaan Peringkat 1 FR Perlinsos diterima Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Anna Fajrihatin dari Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi pada Selasa (4/8/2026).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa transformasi digital kependudukan merupakan pintu masuk utama untuk memastikan seluruh kebijakan dan bantuan pemerintah tepat sasaran melalui prinsip One Data, One Map, One Policy.
"Data kependudukan adalah pintu pertama bagi pemerintah untuk mengetahui siapa warganya, bagaimana kondisinya, serta intervensi apa yang harus diberikan. IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga perizinan," ujar Wali Kota Eri usai menerima penghargaan.
Untuk mempercepat implementasi tersebut, Pemkot Surabaya terus mendekatkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital hingga Balai RW agar masyarakat semakin mudah melakukan perekaman KTP elektronik maupun registrasi IKD. "Upaya itu diharapkan agar masyarakat lebih mudah memperoleh layanan tanpa terkendala jarak dan waktu," imbuhnya.
Implementasi Satu Data berbasis NIK juga berdampak pada berbagai indikator pembangunan Kota Surabaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Surabaya mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,76 persen pada 2024 menjadi 5,87 persen pada 2025. Pada periode yang sama, angka kemiskinan turun dari 3,96 persen menjadi 3,56 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur sebesar 9,50 persen maupun nasional sebesar 8,47 persen.
Selian itu, BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi turut diikuti penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,91 persen menjadi 4,84 persen, serta penurunan ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Gini Ratio sebesar 0,380 menjadi 0,369.
Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 70,49 persen menjadi 70,59 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 84,69 menjadi 85,65, berada di atas rata-rata Jawa Timur (76,13) maupun nasional (75,90).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, dua penghargaan tersebut menjadi bukti keseriusan Pemkot Surabaya dalam membangun ekosistem digital berbasis NIK dan IKD.
"NIK bukan sekadar identitas diri, tetapi basis utama integrasi pelayanan publik, mulai dari perizinan, pendapatan, retribusi, hingga pelayanan pertanahan BPN dan Perlinsos Kemensos. Penghargaan IKD Award dari Kemendagri ini memicu kami untuk terus mengejar target persentase aktivasi dari total penduduk wajib KTP," ujar Irvan.
Berdasarkan data per 3 Agustus 2026, capaian aktivasi IKD di Surabaya telah mencapai 37,24 persen dari total penduduk wajib KTP dan hampir menyentuh angka 38 persen. Sementara itu, apabila dihitung dari warga yang telah memiliki telepon pintar, tingkat implementasi IKD telah mencapai 76 persen.
Irvan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam percepatan aktivasi IKD, mulai dari keterbatasan perangkat, kendala jaringan, hingga minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat IKD.
"Tidak punya ponsel, hingga rasa khawatir akan kebocoran data. Namun untuk masalah keamanan data, kami pastikan proses aktivasi IKD wajib dilakukan secara verifikasi langsung oleh pemilik NIK yang bersangkutan," jelas Irvan.
Ke depan, Disdukcapil Surabaya akan memperluas integrasi IKD dengan berbagai lembaga penyedia layanan publik serta mengembangkan fitur pelayanan administrasi kependudukan mandiri di dalam aplikasi IKD.
"Sesuai arahan Bapak Wali Kota Eri Cahyadi target berikutnya adalah terus mengejar jumlah aktivasi serta menggaet lebih banyak lembaga pengguna. Dalam satu bulan ke depan, kami menargetkan aktivasi IKD bisa mencapai 100 persen bagi seluruh warga yang memiliki perangkat ponsel yang mendukung," tegasnya.
Keberhasilan Surabaya menyabet posisi puncak pada uji coba nasional Perlinsos berbasis biometrik ditunjukkan lewat angka pendaftaran tertinggi. Sepanjang pertengahan Juni hingga Juli 2026, Surabaya mencatatkan 1.215.768 pemohon atau Kepala Keluarga (KK) yang memanfaatkan teknologi FR dan pendaftaran Perlinsos melalui IKD untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, sistem Perlinsos telah terintegrasi dengan 14 kementerian dan lembaga, sehingga mampu menghadirkan penyaluran bantuan yang lebih objektif.
"Melalui interoperabilitas data tersebut, akan terlihat secara otomatis apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan. Ini sangat membantu jajaran kecamatan dan kelurahan menentukan penerima secara objektif tanpa ada unsur kekerabatan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN)," ujar Eddy.
Ia menjelaskan, saat ini data Perlinsos dimanfaatkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Ke depan, data tersebut akan menjadi rujukan berbagai program pemerintah. "Mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pendidikan, subsidi listrik hingga Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dengan prioritas masyarakat pada Desil 1 hingga 4," paparnya.
Menurut Eddy, keberhasilan pendaftaran Perlinsos yang mencapai 100 persen pada awal Agustus 2026 didukung beberapa strategi utama. Di antaranya, pelibatan seluruh perangkat daerah (PD) dan ASN, hingga pemberdayaan RT/RW sebagai agen pendaftaran.
"Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan media cetak, elektronik, media sosial, serta menggandeng influencer lokal Surabaya dan yang keempat merupakan pengawasan dan kontrol ketat secara berkala oleh Wali Kota Eri Cahyadi terhadap jajaran kewilayahan," pungkasnya. (ADV)
Editor : Redaksi
