SURABAYA – Keberhasilan proyek pemerintah tidak selalu dapat diukur semata-mata dari besarnya keuntungan finansial yang diperoleh. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Investasi dan Keuangan Universitas Airlangga, Imron Mawardi, Jumat (26/6/2026).
Menurut Imron, penilaian terhadap sebuah proyek pemerintah, termasuk pengelolaan kawasan Puspa Agro, harus dilihat berdasarkan tujuan awal pendiriannya serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Baca juga: Pakar Hukum Dorong Audit Menyeluruh Puspa Agro, Aparat Diminta Lakukan Pulbaket
“Menguntungkan atau tidak dalam proyek pemerintah tidak selalu harus dilihat dari nominal keuntungan finansial. Kita harus melihat terlebih dahulu apa tujuan Puspa Agro dibangun. Keuntungan secara finansial memang penting, terlebih jika perusahaan telah membukukan laba,” ujarnya.
Meski demikian, Imron menilai kondisi banyaknya lapak yang tutup dan minimnya aktivitas perdagangan dapat menjadi indikator bahwa operasional Puspa Agro belum berjalan secara optimal.
“Banyak lapak tutup dan aktivitas yang minim merupakan tanda bahwa Puspa Agro belum beroperasi dengan baik,” katanya.
Ia menjelaskan, keberhasilan suatu proyek pemerintah dapat diukur melalui indikator finansial maupun nonfinansial. Dari sisi finansial, pemerintah dapat melihat besaran laba yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai investasi yang telah ditanamkan.
“ROI atau return on investment dapat digunakan untuk mengukur nilai investasi dan berapa laba yang dihasilkan,” jelasnya.
Namun, untuk proyek pemerintah, menurut Imron, pengukuran tidak cukup hanya menggunakan pendekatan keuntungan ekonomi semata. Pemerintah juga perlu menghitung Social Return on Investment (SROI) atau tingkat pengembalian sosial dari sebuah investasi.
“Proyek pemerintah perlu diukur SROI-nya untuk melihat hasil yang bersifat nonfinansial,” tegasnya.
Indikator nonfinansial tersebut antara lain tersedianya pasar yang mampu membentuk harga, keberadaan fasilitas bagi pedagang besar, pedagang eceran, dan masyarakat, hingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja serta kontribusi pajak kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Selain itu, Imron menekankan pentingnya transparansi laporan keuangan dan sumber pendapatan badan usaha milik daerah (BUMD). Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kewajiban karena BUMD merupakan lembaga publik yang dikelola menggunakan dana masyarakat.
Baca juga: Ratusan Miliar Anggaran APBD Mengalir, Puspa Agro Masih Terbengkalai, Dirut PT JGU Bungkam
“Transparansi laporan keuangan dan sumber pendapatan BUMD sangat penting dan harus bisa diakses publik karena BUMD adalah lembaga publik. Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkannya di hadapan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar aktif memberikan penjelasan kepada publik mengenai kondisi dan kinerja BUMD. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya berbagai persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat agar tidak timbul fitnah dan persepsi negatif terhadap pemerintah daerah,” pungkasnya. tyan
Editor : Redaksi