Minim Bantuan Pemerintah, Ayah Miskin di Ponorogo Kehilangan Nyawa Anak, Gadai KTP Untuk Biaya RS

mediarealita.co
Agung Setiawan saat menunjukkan kondisi anaknya Rangga sebelum meninggal akibat minimnya bantuan pemerintah. 

PONOROGO— Kisah pilu dialami Agung Setiawan seorang pengumpul rosok warga Dukuh Tempuran, Desa Gandu Kepuh, Ponorogo. Ia kehilangan putranya, Rangga Rizki Setiawan (16), setelah hampir setahun sakit dan berulang kali menjalani perawatan.

Putra pertamanya itu meninggal pada Sabtu (12/09/2026) lalu akibat penyakit pernapasan akut atau TBC. 

Baca juga: Ponorogo Luncurkan Logo Hari Jadi Ke-530, Usung Simbol Persatuan 

Sebelumnya, ditengah keterbatasan ekonomi, Agung mengaku harus terpaksa menggadaikan motor dan meninggalkan KTP sebagai jaminan karena tak mampu melunasi biaya rumah sakit. Pasalnya sudah lebih dari 2 bulan ia tidak bisa bekerja karena menjaga anaknya yang masih duduk di bangku kelas VII SMA Bakti Ponorogo tersebut. 

“Di Muhammadiyah kurang sekitar Rp2,9 juta kalau enggak salah, tak tinggali KTP-ku. Terus dua minggu kemudian anak saya masuk rumah sakit lagi, pindah ke Rumah Sakit Umum. Biaya perawatannya hampir Rp10 juta, KTP istri saya yang ditinggal,” kata Agung, Selasa (22/09/2026). 

Agung mengatakan, uang Rp2 juta untuk biaya pengobatan sebelumnya diperoleh dengan menggadaikan motor. Ia juga mengaku hampir dua bulan tidak bekerja karena harus merawat anaknya.

“Saya memang benar-benar kondisi enggak ada,” ujarnya.

Menurut Agung, Rangga mengalami infeksi paru dan asam lambung. Ia terakhir menjalani perawatan di RSUD dr Harjono Ponorogo. Namun, bantuan yang diharapkan keluarga belum diterima hingga Rangga meninggal.

Agung mengaku telah meminta bantuan Dinas Sosial dan petugas sempat melakukan survei ke rumahnya.

“Dari Dinsos sudah survei ke sini, lihat kondisi anak. Kenapa kok enggak dijadikan prioritas? Dengan kondisi saya yang tidak mampu, kenapa enggak dijadikan prioritas?” katanya.

Ia juga mengaku pernah mencoba mengurus jaminan kesehatan bagi keluarganya. Namun, menurut dia, proses tersebut tidak berjalan sesuai harapan.

Agung mengatakan BPJS miliknya sebelumnya tidak lagi aktif karena tidak mampu membayar iuran akibat kebutuhan keluarga.

“Sebenarnya sudah kemarin sama perangkat desa. Tapi jawabannya, katanya bukan urusan perangkat desa,” kata Agung.

Sementara itu, Sekretaris Desa Gandu Kepuh Kecamatan Sukorejo, Budi Utomo, mengatakan pihak desa sebenarnya telah menyarankan keluarga mengurus BPJS Mandiri terlebih dahulu karena pengajuan bantuan pemerintah membutuhkan proses perubahan data.

Baca juga: Tak Mau Sengsara Sendiri, Sugiri Sancoko Cokot Lisdyarita di Sidang Korupsi Ponorogo

“Karena itu urgen, daftar BPJS Mandiri dulu, yang penting bisa berobat,” kata Budi.

Menurut Budi, keluarga juga diarahkan berkonsultasi ke Dinas Sosial untuk mencari kemungkinan kebijakan bantuan. Namun, setelah satu kali datang ke desa, keluarga disebut tidak kembali melaporkan perkembangan pengurusan.

“Setelah satu kali datang ke desa itu enggak datang lagi kembali. Jadi saya juga enggak tahu pergerakannya, tahu-tahu terakhir meninggal itu,” ujarnya.

Budi mengatakan pengajuan bantuan juga terkendala data desil yang belum masuk kriteria penerima. Ia menyebut perubahan data tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat.

“Kalau enggak masuk desil, itu harus mengubah desil. Itu kan tidak serta-merta cepat. Jadi saya mengingatkan karena itu urgen, daftar BPJS Mandiri dulu, yang penting bisa berobat,” kata Budi.

Sementara itu, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Ponorogo, Erni Prasetianingsih, mengatakan keluarga memang telah menjalani proses asesmen.

Baca juga: Kawal Perhelatan Grebeg Suro Ponorogo, BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Ratusan Volunteer 

Setelah menerima surat pengantar dari desa dan melakukan pengecekan ke lokasi, Dinsos menerbitkan rekomendasi bantuan untuk diteruskan kepada Baznas.

“Anggarannya sudah ada dan persetujuannya sudah ada untuk memberikan bantuan. Namun, putranya sudah meninggal sebelum bantuan itu tersampaikan,” kata Erni.

Erni mengatakan Dinsos tidak memiliki anggaran langsung untuk bantuan tersebut sehingga bekerja sama dengan Baznas.

“ Yang bersangkutan itu sudah siap, anggarannya sudah ada dan persetujuannya sudah ada untuk memberikan bantuan. Namun, kita tidak tahu takdirnya. Ternyata putranya sudah meninggal sebelum bantuan itu tersampaikan,” kata Erni.

Erni menyayangkan keluarga baru datang ketika kondisi Rangga sudah kritis. Menurut dia, pengurusan jaminan kesehatan seharusnya dilakukan sejak awal ketika diketahui anak membutuhkan pengobatan dalam jangka panjang.

“Sebenarnya kalau jauh-jauh hari dia datang ke sini, insyaallah BPJS bisa membantu dalam pengobatan,” katanya.znl

Editor : Redaksi

Opini
Berita Populer
Berita Terbaru