JAKARTA- Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi alias Abu Salam, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola bantuan pemulihan sektor pertanian Aceh.
Ia meminta Menteri Pertanian meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Aceh dan meluruskan narasi seolah-olah pemerintah daerah menerima dana tunai Rp2,5 triliun.
Menurut Abu Salam, mayoritas anggaran justru dikelola melalui Satker Pusat, antara lain untuk pengadaan alsintan dan bibit. Proses verifikasi calon penerima serta pengadaan juga dinilai minim transparansi dan terlalu top-down.
Ia bahkan meminta Kementan membuka data vendor, daftar penerima, serta mekanisme pengadaan agar publik dapat mengawasi penggunaannya.
Pasalnya, bantuan yang tidak sesuai kebutuhan petani dikhawatirkan berujung pada alsintan mangkrak dan tidak efektif untuk pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana.
Rp2,5 triliun bukan angka kecil. Jika ini uang untuk rakyat Aceh, publik berhak tahu: siapa yang mengelola, siapa yang menerima, dan apa yang dibeli?mab
Editor : Redaksi