JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran yang meminta gubernur, bupati, dan wali kota memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tito meminta pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam proses perizinan, termasuk mendukung pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Tito, MBG bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi. Program ini juga dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, serta menekan pengangguran.
Yang menjadi sorotan, Tito menyebut kepala daerah dapat memanfaatkan program tersebut untuk memperbaiki indikator kinerja daerah tanpa harus membebani APBD, karena pendanaan MBG berasal dari APBN.
Di sisi lain, Kemendagri dan Badan Gizi Nasional (BGN) juga menandatangani kerja sama pemutakhiran data. Data biometrik Dukcapil, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata, akan dimanfaatkan untuk mengurangi risiko data penerima manfaat ganda.
Dengan konsep “one person, one beneficiary”, pemerintah berharap bantuan gizi dapat diberikan lebih tepat sasaran dan perkembangan penerima manfaat dapat dipantau melalui integrasi data.ha
Editor : Redaksi