JAKARTA - Dewan Pers mengeluarkan Surat Pernyataan terkait 2 (dua) peristiwa yang dinilai mencederai kemerdekaan pers dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir.
Pernyataan resmi ditandatangani Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat pada 13 Agustus 2026.
Peristiwa 1: "Otak Kamu Ada Nggak" ke Wartawan
Peristiwa pertama terjadi 11 Agustus 2026. Saat itu wartawan mewawancarai Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Waketum Partai Demokrat Benny K. Harman.
Pertanyaan wartawan soal kehadiran Presiden RI ke-6 SBY dalam Sidang Tahunan 14 Agustus 2026 dan Upacara HUT Kemerdekaan di Istana.
Benny menjawab SBY sedang cek kesehatan di Amerika Serikat. Saat dikonfirmasi apakah berarti SBY tidak hadir, Benny merespons:
"Otak kamu ada nggak".
Peristiwa 2: Wartawan 3 TV Diintimidasi di TPS Ilegal Cilincing
Peristiwa kedua juga terjadi 11 Agustus 2026. Wartawan TV One, Beritasatu TV, dan Kompas TV diintimidasi sekelompok orang saat meliput TPS ilegal di Jl Reformasi, Cilincing, Jakarta Utara.
Para wartawan diusir sehingga tidak bisa melanjutkan liputan.
4 Poin Sikap Dewan Pers
Baca juga: Dewan Pers Kecam Keras Hotman Paris
Merespons dua peristiwa itu, Dewan Pers menyatakan:
1. *Mengecam tindakan merendahkan wartawan*. Pejabat publik hendaknya memberi contoh yang baik dan bersifat edukatif ketika berbicara di depan umum.
2. *Mengecam intimidasi di TPS Cilincing*. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai penghalang- halangan kerja jurnalistik dan bisa dipidana dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers.
3. *Menegaskan kerja wartawan*. Wartawan saat mencari informasi merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang mandatnya berasal dari Undang-Undang Pers.
4. *Menghina jurnalis = menghina publik*. Menghalangi jurnalis berarti menghalangi the public right to know serta fungsi pers memberi informasi dan melakukan kontrol sosial.
"Kerja jurnalistik adalah kerja untuk publik," tegas Dewan Pers dalam surat pernyataan.
Desakan Hormati Kemerdekaan Pers
Dewan Pers meminta semua pihak, khususnya pejabat publik, menghormati kerja wartawan.
Tindakan merendahkan dan intimidasi dinilai bukan hanya menyerang individu jurnalis, tetapi juga merugikan hak publik untuk mendapatkan informasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada permintaan maaf resmi dari pihak terkait atas dua peristiwa tersebut.(Ang)
Editor : Redaksi