PONOROGO— Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, memimpin langsung rapat evaluasi penting terkait percepatan pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berlangsung di Ruang Bantarangin, Kompleks Kantor Bupati Ponorogo, forum strategis ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, unsur Korwil, serta para pemangku kepentingan terkait, Kamis (24/09/2026).
Baca juga: Minim Bantuan Pemerintah, Ayah Miskin di Ponorogo Kehilangan Nyawa Anak, Gadai KTP Untuk Biaya RS
Dalam arahannya, perempuan yang akrab disapa Bunda Lis tersebut tegas menekankan pentingnya zero mistake atau nihil kesalahan hingga kejadian keracunan masal dalam pelaksanaan program prioritas nasional ini di Bumi Reog. Ia tidak menoleransi adanya celah sekecil apa pun yang dapat mencoreng kualitas pelayanan gizi bagi masyarakat.
"Evaluasinya, satu, kami tidak mau ada permasalahan sedikit pun di Ponorogo. Jadi tadi kami membahas satu masalah beberapa yang dalam tahap membangun dapur MBG di Ponorogo," ujarnya.
Tak hanya sekadar bangunan fisik, Pemkab Ponorogo mematok aturan ketat terkait rekrutmen sumber daya manusia (SDM). Plt Bupati menegaskan bahwa tenaga kerja yang dilibatkan dalam operasional dapur MBG harus berasal dari warga lokal Ponorogo.
Kebijakan ini diambil agar perputaran roda ekonomi daerah dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Kendati demikian, ia memberikan pengecualian khusus bagi posisi inti profesional yang merujuk pada standar pusat.
"Saya minta untuk apa? Tenaga pekerjaannya, kalau bisa harus dari masyarakat Ponorogo sendiri. Karena kan ini ada di semua, kota dan kabupaten. Jadi yang masing-masing enggak, yang dari Wonogiri ya Wonogiri, yang dari Pacitan ya Pacitan. Kecuali dari Kepala SPPG, terus ahli gizi, dan satunya lagi akunting, ya monggo, itu kan dari pusat, kan," jelasnya.
"Tapi kalau yang untuk relawannya atau beberapa yang membidangi di dalam dapur tersebut, harapan saya itu harus masyarakat Ponorogo sendiri, karena kan terbuka lapangan pekerjaan dari situ kita juga," tambah Lisdyarita.
Geliat ekonomi pedesaan juga menjadi sorotan utama dalam evaluasi di Ruang Bantarangin ini. Lisdyarita menginstruksikan agar suplai bahan baku dapur MBG wajib memaksimalkan potensi lokal. Langkah ini diyakini mampu mendongkrak kesejahteraan petani dan peternak muda di desa-desa.
"Untuk penyediaan bahan baku, itu juga saya minta tadi untuk memakai bahan-bahan lokal. Jadi, geliat ekonomi yang ada di desa ini benar-benar bisa bermanfaat," ungkapnya.
Baca juga: Ponorogo Luncurkan Logo Hari Jadi Ke-530, Usung Simbol Persatuan
Ia mengapresiasi tren positif di mana semakin banyak anak muda di Ponorogo yang mulai melirik sektor agraris dan peternakan mandiri.
"Hari ini kan saya sudah senang sekali ketika anak-anak muda sekarang sudah mau bertani, sudah mau ikut berternak, baik itu lele, terus ada ayam petelur, hari ini kan agak bergelegar. Nah, kalau itu memang benar-benar bisa dilakukan, otomatis kan insyaallah lah jadinya ekonomi di desa-desa semakin baik," sambung politikus tersebut.
Poin krusial lain yang mendapat perhatian serius adalah masalah pembuangan limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Lisdyarita mewanti-wanti agar keberadaan dapur MBG tidak menjadi sumber pencemaran lingkungan baru bagi warga sekitar.
Pihaknya telah menginstruksikan Dinas terkait untuk bersinergi erat dengan para kepala dapur guna mengaudit dan mengawasi sistem sanitasi secara berkala.
"Masalah IPAL, jangan sampai menjadi terganggunya lingkungan yang ada di sekitar dapur MBG. Makanya saya minta dari dinas untuk konsen juga, kerja sama dengan kepala dapur, bagaimana untuk melihat IPAL-IPAL yang ada di tiap-tiap dapur," tegasnya.
Baca juga: Tuntut MBG Dilanjutkan, Ratusan Massa Ngeluruk DPRD Ponorogo
Evaluasi ini berkaca dari banyaknya temuan di sejumlah SPPG di Ponorogo, di mana kelalaian dalam pembuatan IPAL kerap memicu protes warga akibat pencemaran.
"Semoga ini nanti bisa terjalan dengan baik, sehingga IPAL-IPAL itu benar-benar baguslah. Karena kemarin kan banyak sekali kejadian hari ini ketika IPAL itu tidak dibersihin, atau mungkin ketika membangun main asal membuat IPAL, nah tidak sesuai dengan prosedurnya," paparnya.
Menutup arahannya, Lisdyarita menginstruksikan Korwil dan dinas teknis untuk terus mengawal dan merangkul para mitra pengelola agar fasilitas yang masih belum optimal segera mendapat pendampingan.
"Makanya ini tadi saya minta dari Korwil juga dengan dinas saling koordinasi dengan baik, kalau bisa ini dikumpulkan para mitra-mitra ini, sehingga untuk IPAL yang belum baik untuk dibantu supaya bisa menjadi lebih baik, gitu," pungkasnya.znl
Editor : Redaksi