JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan setiap partai politik untuk mengutamakan integritas dan rekam jejak dalam proses rekrutmen kader.
Pernyataan itu disampaikan sekaligus untuk merespons pengakuan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam yang merupakan terpidana kasus korupsi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan partai politik memiliki peran strategis dalam melahirkan pemimpin yang berintegritas. Oleh karena itu, proses kaderisasi dan rekrutmen harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan rekam jejak calon kader.
"Kami memandang penting bagi setiap partai politik untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan due diligence dalam proses rekrutmen kader maupun pengisian jabatan politik, dengan melakukan penelusuran yang memadai terhadap rekam jejak, integritas, serta kepatuhan hukum calon kadernya," kata Budi, Kamis (19/6).
Budi mengatakan secara normatif KPK menghormati hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, terhadap pihak yang pernah diproses dalam perkara korupsi, status hukum yang bersangkutan tetap perlu menjadi perhatian.
"Namun demikian, terkait pihak yang pernah diproses dalam perkara tindak pidana korupsi, tentu perlu dilihat pula status hukum yang bersangkutan, termasuk apakah masih menjalani pembebasan bersyarat maupun adanya putusan pengadilan yang memuat pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan," imbuhnya.
Budi menambahkan agenda pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penindakan, melainkan juga membutuhkan komitmen dari seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi.
Untuk itu, lanjut dia, aspek integritas dan kepatuhan hukum dinilai harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan politik.
"Partai politik memiliki peran strategis untuk memastikan proses kaderisasi melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang bersih, serta mampu menjaga kepercayaan publik terhadap institusi politik," tegasnya.nn
Editor : Redaksi