JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan banyak yang salah memahami mengenai konsep Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Zulhas banyak yang menyangka bahwa Kopdes nantinya sama seperti pasar swalayan atau supermarket.
Hal itu disampaikan Zulhas sebelum mengikuti rapat terbatas membahas KDMP di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
“Kopdes itu yang salah paham banyak, dianggap seperti supermarket,” katanya.
Padahal menurut Zulhas Kopdes berperan sebagai infrastruktur pemerintah.
Selain itu, Kopdes juga berperan sebagai sebagai off-taker atau penyerap.
“Jadi fungsinya sebagai infrastruktur pemerintah, dua sebagai off-taker,” katanya.
Infrastruktur yang dimaksud yakni tempat penyaluran barang barang subsidi.
“Infrastruktur pemerintah itu apa? Bantuan-bantuan, bansos, barang-barang subsidi, itu harus melalui Kopdes nanti. Sehingga jelas, karena tiap desa ada,” katanya.
Sementara itu, terkait dengan peran off taker yakni menyerap hasil produksi masyarakat. Salah satunya gabah hasil petani.
“Dua, dia sebagai off-taker. Itu kalau harga gabahnya di bawah standar yang kita tentukan, maka koperasi bisa take over, beli gabah, jagung, dan lain-lain ya,” ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan konsep Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Menurut dia, konsep KDMP dan KNMP sudah ada dalam pikirannya sejak puluhan tahun lalu saat masih aktif di militer.
Saat bertugas di desa dan pegunungan ia sering melihat warga setempat kesulitan mencari makan.
Dari situ Prabowo mulai berpikir bahwa desa harus memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memelihara ketahanan pangan.
Namun, di satu sisi, Indonesia juga harus menjadi negara industri untuk bisa menjadi negara maju.
“Nah untuk itu akhirnya dari dulu saya semakin yakin satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi,” katanya.
Menurut Prabowo meski telah ada di benaknya sejak lama, ide pembentukan koperasi secara nasional baru bisa dilakukan sekarang.
Pasalnya kata dia apabila tidak memiliki wewenang atau kekuasaan, pembentukan koperasi sangatlah lama.
“Kalau orang modalnya kecil atau tidak punya modal, susah dapat kredit di mana-mana,” katanya.
Di awal dirinya menjadi Presiden, ia mendorong agar, swasembada pangan terwujud.
Salah satunya dengan menurunkan harga pupuk dan menaikan harga pembelian gabah untuk mendorong produktivitas petani.
“Kita jamin hasil petani naik,” katanya.
Namun kata Presiden naiknya produktivitas petani, tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan.
Ia mendapat laporan bahwa meski produktivitas naik, banyak petani yang masih kesulitan karena terjerat utang.
“Tapi saya dapat laporan: Pak, percuma Pak, hasil mereka naik. Kenapa? Karena hutang mereka banyak. Karena pertanian itu panennya itu 100 hari. Nah selama 100 hari anaknya ada yang sakit, anaknya harus sekolah, mungkin ada kerusakan ini, dia butuh uang, dia pinjam uang dan bunganya luar biasa gila,” katanya.
Karena itu, menurut Presiden, rakyat harus memiliki akses terhadap kredit dengan bunga yang ringan. Kemudian munculah ide agar koperasi simpan pinjam harus ada di setiap desa.
“Karena itulah angka 81.000 muncul, karena desa dan kelurahan kita di seluruh Indonesia jumlahnya adalah 81.000,” katanya.
Sebanyak 15.845 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) hingga kini telah tuntas 100 persen dibangun.
Kemudian untuk KDMP yang masih dalam proses pembangunan saat ini berjumlah 19.539 unit.
Selain itu, saat ini sudah 83.000 badan hukum akte dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sudah selesai pengurusannya.ma
Editor : Redaksi