JAKARTA- Polemik Deddy H. Sitorus vs Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) memanas. Praktisi pemilu sekaligus wartawan senior David Susanto mendesak MKD DPR RI menggelar sidang terbuka dan menghadirkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai saksi.
Desakan itu muncul setelah KWP resmi melaporkan anggota Komisi II DPR RI tersebut ke MKD dengan nomor pengaduan 78.
3 Alasan Sufmi Dasco Ahmad Wajib Jadi Saksi di MKD
Menurut David, ada 3 poin utama yang membuat kehadiran Dasco krusial dalam persidangan etik DPR.
1. Peran Sebagai Juru Bicara Parlemen
"Komunikasi publik DPR RI semestinya tetap memperhatikan tata kelembagaan dan kewenangan yang berlaku," ujar David dikutip pernyataannya, Selasa (11/8/2026).
2. Sikap Berbeda Saat Kasus Hotman Paris vs Ketua PWI
David menyoroti sikap Dasco yang sebelumnya tampil sebagai mediator kasus Hotman Paris vs Ketua PWI.
"Mengapa dalam persoalan ini yang melibatkan sesama anggota DPR RI sikapnya justru terlihat berbeda?" tanya David.
Padahal, kata dia, pihak Deddy sudah membantah, rekaman video sudah beredar, dan BBHAR PDIP sudah melayangkan somasi ke KWP.
3. Kedekatan dengan Koordinator KWP Ariawan
David menyebut Ariawan selaku Koordinator KWP dikenal memiliki kedekatan dengan Dasco. Hal ini perlu diklarifikasi agar tidak muncul spekulasi soal independensi KWP dalam menjalankan fungsi jurnalistik di parlemen.
"Kalau perkara ini masuk ke persidangan MKD, menurut saya Sufmi Dasco Ahmad layak dimintai keterangan. Bukan untuk menghakimi, tetapi supaya persoalannya terang dan tidak menyisakan tanda tanya," tegas David.
Kronologi: KWP Laporkan Deddy Sitorus ke MKD Nomor 78
Kisruh berawal saat KWP melaporkan Deddy Sitorus ke MKD pada 31 Juli 2026.
Laporan buntut pernyataan Deddy dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri yang dinilai merendahkan wartawan dengan istilah “gerombolan sirkus”. KWP meminta maaf terbuka 1x24 jam, namun Deddy menolak dan mempersilakan kasus dibawa ke MKD.
Sebagai barang bukti, KWP melampirkan rekaman video.
Deddy Sitorus membantah menghina wartawan. Ia mengklaim pernyataannya ditujukan untuk kondisi ruangan rapat yang ramai oleh staf dan tenaga ahli.
Kasus kemudian melebar setelah BBHAR PDIP melayangkan somasi kepada pengurus KWP, Erwin Syahputra Siregar.
David: MKD Harus Uji Semua Fakta
David menegaskan tidak bermaksud mencampuri proses etik. Namun ia meminta MKD menguji semua fakta secara proporsional.
"Jangan sampai persoalan etik di DPR hanya berhenti pada siapa yang paling keras menyampaikan tudingan. MKD harus menguji seluruh fakta," ucapnya.
Ia berharap sidang MKD menjadi momentum menjaga hubungan parlemen dan wartawan tetap profesional dan menjunjung kebebasan pers.
"Kalau memang tidak ada persoalan, semua pihak seharusnya berani membuka fakta di hadapan MKD. Justru dari situlah publik bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang keliru," pungkasnya.ang
Editor : Redaksi